SAMARINDA- Workshop Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) digelar dihotel Grand Sawit pada Rabu, (13-11-2019)
Gelaran Workshop Program KOTAKU kali ini merupakan tahap penyususan kesiapan menuju pelaksanaannya.
hal tersebut turut disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Sugeng Chairudin yang turut hadir dalam agenda Workshop Program KOTAKU.
Selain itu, Sekda Kota Samarinda mengatakan, bahwa dalam mewujudkan Program KOTAKU di Samarinda, Sugeng lebih menekankan kepada OPD untuk bisa satu tujuan dan duduk bersama.
Dirinya, Sugeng Chairuddin lebih lanjut meminta dalam penyampaiannya agar dukungan OPD lebih bisa disatukan tujuan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama.
“Memang perlu kita akui bahwa kultur masyarakat Samarinda ini berbeda dari kota lainnya di Kaltim, sehingga perlu pendekatan yang berbeda.” Ungkap Sugeng
Lebih lanjut, Sugeng juga menyebut tiga hal yang perlu diketahui bersama pada agenda Workshop Program KOTAKU. “yang pertama dirinya mengatakan bahwa Secara struktur masyarakat Samarinda sudah modern, tetapi mindsetnya masih tradisional. yang kedua bahwa Program ini akan bersinkronisasi dengan program Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat. dan yang ke Ketiga memanfaatkan bantuan CSR lewat sosialisasi menghimbau kepada pihak–pihak swasta.” tutur Sugeng.
diakui sugeng bahwa perogram KOTAKU ini sudah di upayakan beberapa hal, diantaranya akan dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan akan diperkuat pada payung Hukumnnya.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan dalam mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Samarinda semua OPD duduk bersama untuk satu tujuan. Hal ini disampaikannya dalam Workshop Program KOTAKU di Hotel Grand Sawit, Rabu (13/11).
Dikatakannya Pemkot Samarinda sudah mengupayakan, pertama melalui dana APBD bahwa kebijakan sudah jelas seperti misi dalam program strategis Walikota dalam mengatasi Kota Tanpa Kumuh ada payung hukumnya.
Menurutnya, workshop ini ujungnya harus dieksekusi karena kalau cuma workshop atau rapat–rapat saja tanpa aksi tidak akan bisa berhasil.
“Pemkot Samarinda sangat berkomitmen mendukung program ini. Apapun kebijakan-kebijakan dalam dokumen strategis perencanaan Pemkot Samarinda harus dilaksanakan sesuai aturan. Konsep penataan relokasi warga yang layak dengan konsep konsolidasi lahan dan menjamin taraf hidup masyarakat tetap sejahtera karena pasca relokasi ada masalah sosial yang perlu ditangani bersama. Tambah Sugeng detail.” bebernya.
Kepala Balai Prasarana Permukiman
(BPP) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Sandy Eko Pramono yang juga turut hadir menambah penguatan Sekda Kota terhadap perlunya dukungan OPD dalam hal ini.
“untuk hal Relokasi Pemukiman warga perlu kerja extra sinergisitas antar Pemerintahan dan pihak-pihak pendukung lainnya, karena pemindahan warga dari satu tempat ketempat lain perlu dibentuk dari segi keterampilan agar ditempat baru bisa mandiri.” Pungkas Sandy. (Arm)
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru