Proyek Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Tenggarong, Ada apa dengan Komisi IV DPRD Kukar?

DigitalNews.id – Tenggarong – Ditengah pernyataan Isnaini Tgr,  yang juga Ketua komisi IV DPRD Kukar,  membidangi Pendidikan dan Kesehatan, Anggota Fraksi Golkar tersebut, beberapa waktu yang lalu, melalui percakapannya dilaman facebook Marwan Tenggarong,  pada intinya akan berusaha untuk “nol kan” (red : menghapus) anggaran Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Tenggarong, menuai kontroversi. 

Baca juga : IKA SMPN 1 Tenggarong, Mendesak agar Gedung Sekolah Segera dibangun

Berbagai komentar dan tanggapan berkenaan dengan pernyataan Isnaini Tgr, dari yang bernada menyayangkan sampai yang bernada kesal dan tidak terima. 

Misalnya sebuah komen dari Bayu E mengatakan “Jika alot pembangunan infrastruktur SMPN 1 TGR, kami akan buat peta aktor. Dalam politik penganggaran, meskipun sbg alumni yang bukan politikus, kami faham konsep “man behind the gun” Bisa kami bidik siapa man itu, dari lensa besar Jakarta. Tunggu saja, kami nampaknya perlu melawan!!!”  dengan menampilkan gambar dua tangan otot. 

Tanggapan lain datang dari akun bernama Ari; “ada apa dengan Isnaini, ada apa dengan Komisi IV DPRD Kukar, jadi curiga?, kok baru sekarang ngotot mau hapus anggaran, kan anggaran tersebut juga bisa masuk APBD Kukar karena sudah melalui pembahasan dari mereka-mereka juga di DPRD, kenapa tidak sejak awal saja dicut. Ini sudah melampaui tupoksinya. Sekarang bukan ranahnya legislatif lagi, kalau alasan tidak cukup waktu, itu resiko pelaksana, berani nawar berarti sanggup melaksanakan dan siap menanggung resiko, baik berupa denda maupun blacklist. Kelihatannya ada udang dibalik penyek” tutupnya. 

Baca Juga : Kontroversi, Isnaini Tgr akan nolkan anggaran Proyek Lanjutan pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Tenggarong

Dari penelusuran Media ini, berkembang rumor bahwa diduga ada pihak tertentu yang kecewa karena tidak berhasil memenangkan tender proyek tersebut, yang berupaya agar pelaksanaan peroyek tersebut digagalkan, dengan menebar isu bahwa dalam proses lelang tersebut terjadi persekongkolan,  oleh karenanya akan ada unjuk rasa ke DPRD Kukar mendesak agar proyek tersebut dibatalkan. 

“...Mas, perlu diketahui ya!, dengan kondisi Kukar seperti sekarang ini, tidak ada lagi yang berani bermain dengan melakukan persekongkolan atau pengaturan dalam lelang proyek, intervensi dan tekanan dari siapapun tidak akan berpengaruh, ... intinya, kami tidak ingin berurusan dengan penegak hukum,” kata seorang PNS yang biasa menjadi panitia lelang di Kukar yang tidak ingin namanya diungkap.  

Ditambahkannya “jika merasa tidak puas dengan proses lelang yang ada, kan ada mekanisme yang disediakan, misalnya melakukan sanggah, sanggah banding atau langsung mengajukan proses hukum, yang jelas semua mekanisme proses lelang saat ini sangat transparan, bisa diakses oleh semua peserta yang mengikuti tender, sehingga kalau ada melakukan pelanggaran prosedur dan indikasi persekongkolan, sangat mudah diketahui.. ” 

Menyikapi hal tersebut, informasi yang dihimpun media ini, IKA SMPN 1 Tenggarong juga akan menggelar aksi menuntut agar proyek Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Tenggarong segera direalisasikan, mengingat sudah sejak tahun 2015 proses belajar mengajar terganggu.  “cobalah jangan korbankan anak-anak demi kepentingan sesaat, kasihan dunia pendidikan kita kalau tingkah para pejabat kita seperti ini. Kami tidak ingin masuk dalam ranah politik atau bisnis yang mungkin melatar-belakangi hiruk-pikuk proyek tersebut. Kami hanya memikirkan nasib anak-anak itu saja” kata Arief Setia,  yang mengaku pernah menimba ilmu di SMPN 1 Tenggarong.(*Red/dr)