Kutai Timur – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan menghadapi tantangan anggaran yang kompleks. Menurut Faizal Rachman, anggota DPRD Kutai Timur, dari anggaran Rp70 miliar yang dialokasikan pada 2023, hanya Rp30 miliar yang terserap, sementara Rp40 miliar sisanya menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Tersisa Rp50 miliar untuk 2024, yang dinilai tidak mencukupi untuk menyelesaikan proyek.
Menindaklanjuti situasi ini, DPRD Kutai Timur dan pemerintah daerah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Samarinda.
Hasil konsultasi menunjukkan bahwa jika Silpa 2023 dialokasikan untuk 2024, harus diiringi dengan perhitungan matang agar tidak berujung seperti kasus di Tarakan, di mana kontraktor menuntut pembayaran setelah proyek selesai.
“Berdasarkan konsultasi dengan BPKP, kekurangan anggaran proyek ini dihitung mencapai Rp414 miliar. Namun, setelah ditelaah, ternyata hanya Rp270 miliar yang diperlukan untuk membayar kontraktor,” ujar Faizal.
Keputusan ini diambil untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar tanpa risiko tuntutan kontrak.
Diceritakan dari pengalaman Tarakan dalam sesi konsultasi tersebut, Tarakan harus menyisihkan anggaran tiap tahunnya untuk membayar kekurangan hari multi years yang harus diselesaikan dan tentu saja ini akan membebani daerah.
Faizal berharap kejadian ini tidak akan terulang di Kutai Timur. Walau tenggat waktu dari MYC tak lama lagi, Faizal berfokus untuk berharap hal yang positif dengan apapun hasilnya nanti. (SH/ADV).
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru
