Bogor – Upaya menghadirkan data berbasis geospasial dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia (RI).
Kerja sama ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman dan rencana kerja sama 2025-2029 oleh Bupati Edi Damansyah bersama Sekretaris Utama BIG RI Belinda Arunawati Margono di Ruang Rapat BIG RI Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (21/5/2025).
Disampaikan Edi, angka kemiskinan masih terdapat di Kukar. Karenanya Pemkab Kukar memerlukan suatu kerja dan Instrumen kebijakan yang dapat menjelaskan peran/fungsi wilayah yang dihubungkan dengan analisis karakteristik kemiskinan dalam pendekatan geospasial.
“Sehingga kondisi inilah yang mendasari Pemkab Kukar bahwa kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasis wilayah sangatlah penting dan harus menjadi perhatian dalam proses pembangunan di Kabupaten Kukar,” terangnya.
Menurut Edi, momentum ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk membangun kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam perwujudan Satu Data Indonesia. Salah satu point yang kita perhatikan adalah penyediaan data berbasis geospasial yang telah distandarisasi.
“Sebagai instrumen pembangunan daerah yang lebih lengkap dan berorientasi pada keterpaduan fungsi wilayah yang lebih tertib, terintegrasi/aktual,” jelasnya.
Pemkab Kukar atas dasar itu terus berupaya membangun pola kerja yang lebih efektif. Yakni dengan melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah dalam rangka pendampingan secara komprehensif terkait penyediaan data berbasis geospasial.
BIG yang ditunjuk sebagai pembina data Geospasial secara nasional, diposisikan menjadi mitra strategis Pemkab Kukar. Dalam rangka meningkatkan kapasitas/kualitas penyediaan data geospasial. Dengan pola pendampingan yang lebih terencana, sistematis, intensif/terstruktur dalam skema kerja yang sinergi/saling mengisi dalam rangka pencapaian pembangunan yang lebih presisi dalam skala regional/nasional.
“Kami menyambut baik pola kerjasama yang telah dibangun oleh BIG, dengan masa kerja sama secara bertahap dengan skema jangka menengah. Hal ini tentunya sejalan dengan momentum perumusan kebijakan periode, pembangunan jangka menengah Kukar yang dituangkan dalam RPJMD 2025 – 2029, sebagai pedoman kebijakan perencanaan/penganggaran daerah,” papar Edi. (dn)
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru