Sekda Sebut Rekomendasi DPRD Atas LKPj Bupati Tahun 2024 Selaras Program Pemkab Kukar

Tenggarong - Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono menyatakan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kukar tahun anggaran 2024 selaras program Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Sunggono memberikan apresiasi kepada DPRD atas kerja keras dan rekomendasi yang diberikan.

“Insyaallah, seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD selaras dengan program pemerintah tahun ini, semuanya sudah on the track dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan kita,” ungkapnya saat menghadiri Rapat Paripurna ke-5 dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kukar atas LKPj Bupati Kukar Tahun Anggaran 2024, Senin (28/4/2025).

Sunggono menegaskan bahwa seluruh rekomendasi itu sudah masuk di dalam program 2025. Kkhususnya di bidang pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jembatan di Kecamatan Sebulu, peningkatan jalan penghubung Kecamatan Anggana ke Muara Badak, pembangunan jalan di Desa Sebelimbingan, jalan Santan Ulu ke Santan Ilir di Kecamatan Marang Kayu, pengoperasian Pasar Tangga Arung di Jalan Danau Aji Tenggarong, serta pengembangan RSUD AM Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan RSUD Muara Badak.

Sementara itu Plt Ketua DPRD Kukar Junadi juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terkait laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, rapat paripurna membahas LKPJ ini dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.

“LKPJ Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 telah disampaikan kepada DPRD pada Rapat Paripurna ke-4 masa sidang II tanggal 24 Maret 2025 lalu dan dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ,” sebut Junadi.

Dirinya juga meminta Rekomendasi yang telah disampaikan dapat mempercepat peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Dalam memberikan layanan publik yang lebih baik dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip Good Government. (dn)