Share ke media
Populer

Semangat Pembentukan Pansus Tol Balikpapan-Samarinda dan Sikap Mundurnya Fraksi PDIP

30 Jun 2020 04:19:45110 Dibaca
No Photo
Panitia Khusus (Pansus) jalan Tol Balikpapan-Samarinda terus bergulir di DPRD Provinsi Kaltim.

SAMARINDA - Upaya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) jalan Tol Balikpapan-Samarinda terus bergulir di DPRD Provinsi Kaltim. Dukungan dari sejumlah aonggota dewan dikarangpaci juga terus berjalan.

Anggota komisi III DDPRD Kaltim Sarkowi V Zahri mengatakan, jumlah dukungan pembentukan Pansus itu sudah lebih dari 20 anggota dewan. Disebutnya semangat pembentukan jalan tol ini karena kompleksitas permasalahan yang ditimbulkanya.

Selain tarif tol yang dinilai memberatkan masyarakat, pembebesan lahan pembangunan jalan tol itu juga hingga kini belum selesai.

“Misalnya mengenai tarif, itu wewenangnya Komisi II. Soal pembebesan lahan wewenangnya Komisi I. Pansus ini dibentuk karena muaranya lintas Komisi, lain halnya kalau satu objek saja. Jadi untuk penangananya juga harus dengan Pansus,’’kata Sarkowi saat dikonfirmasi Senin, (29/06/20).

Sarkowi menjelaskan, kalau sudadh cukup dukungan akan segera dibawa kerapat Badan Musywarah (Banmus). Dari 25 anggota dewan yang sudah sepakat, pasalnya dari Fraksi pdi Perjuangan menyatakan telah menarik dukungan.

Namun begitu dirinya optimis, jumalah dukungan untuk pembentukan Pansus bisa terpenuhi. “Tadi sudah ada juga dukungan lain, saling berganti aja,’’pasalnya.

Muhammad Samsun Wakil ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Pejuangan menjelaskan alasan mereka menarik dukungan dari pembentukan Pansus. Menurutnya permasalahan Pansus bisa diselesaikan melalui Komisi yang membidangi.

Menurut dia, tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan Pansus, bahkan hal itu cenderung membuat lembaga Legislatif ini tidak lagi produktif untuk membat Perda.

“Janganlah sedikit-sedikit Pansus, kita ini mestinya lebih produktif, kita di DPRD ini hampir satu tahun belum ada menghasilkan Perda. Ini kritik dari saya,”kata Samsun.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini beranggapan bahwa, lebih baik Pansus fokus membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Supaya output dari Pansus adalah Perda.

“Selama ini kan bukan hasilkan Perda, Pansus Covid-19 juga bgitu. Tol juga sama, udah deh kembalikan aja ke Komisi yang membidangi,” tutur Samsusn.

(Jr/*)