Share ke media
Politik

Tajuk Utama: Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta dan Kutai Kartanegara, Kewajiban Negara Memenuhi Hak Konstitusional Rakyat

24 Feb 2020 10:00:17960 Dibaca
No Photo
Foto: Rita Widyasari dan Edi Damansyah Ketika Mengikuti Pilbup Kukar 2015 (kutaikartanegara.com)

Tenggarong, Kukar – Tajuk utama pemberitaan bulan Februari di digitalnews.id kali ini mengurai tentang pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang terkatung-katung tanpa penyelesaian, namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah pusat dalam memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak konstitusional rakyat di kedua daerah tersebut.

Fungsi wakil kepala daerah yang vital dalam membantu kerja kepala daerah membuat terlambatnya kebijakan diputuskan, munculnya kebijakan salah sasaran, kinerja pemerintah daerah yang tidak optimal dan sederet kekurangan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah khususnya di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinamika Pengisian Jabatan Wagub DKI Jakarta

Tanggal 27 Februari 2020, tepat sudah 2,5 Tahun Sandiaga Uno resmi mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta usai membacakan surat pengunduran diri di Gedung DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna, yang berlangsung pada hari Senin, 27 Agustus 2018. Begitu berlikunya proses pemilihan Wakil Gubernur ini ditengarai karena pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 melalui jalur Partai Politik, sehingga pengusungan nama calon ke DPRD DKI Jakarta masih belum final antar koalisi partai pengusung.

Partai pengusung Anies – Sandi adalah Partai Gerindra dan PKS, sedangkan PAN, Perindo dan Idaman hanyalah partai pendukung, sehingga pemilihan wakil gubernur pengganti Sandi tentu saja berdasarkan kesepakatan Gerindra dan PKS.

Proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang tidak berkesudahan, membuat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (18/01/20). Menurut Michael, pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno yang mengundurkan diri sebaiknya dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum secara langsung.

Berdasarkan informasi di laman resmi MK, dasar gugatan pada pasal 176 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU. Pasal tersebut menyatakan pemilihan pergantian wakil kepala daerah akibat meninggal dunia atau mengundurkan diri diserahkan kepada DPRD.

Seperti yang dikutip dari laman metro.tempo.co, alasan Michael melakukan gugatan karena di DKI Jakarta proses pengusungan calon wakil gubernur oleh partai pengusung terlalu lama. Alhasil, tak ada kepastian hukum dari proses tersebut. “Penunjukan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung terlalu lama,” tulis Michael dalam alasan permohonan gugatannya. Karena itu, dia mengusulkan pemilihan wagub DKI yang masih kosong dilakukan secara langsung. “Agar lebih efesensi maka pemilihan Wagub mekanismennya Pemilu,” terangnya.

Sementara itu, Proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini memang masih belum jelas. Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya telah menyerahkan dua nama - Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto ke DPRD untuk dijadikan pengganti Sandiaga Uno. Namun proses pemilihan di DPRD tak kunjung berjalan hingga akhirnya Gerindra menyodorkan empat nama kepada PKS untuk dimasukkan sebagai satu dari dua cawagub. Keempat nama tersebut adalah Arnes Lukman, Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, dan Saefullah. Meskipun demikian, PKS hingga saat ini belum memberikan jawaban terkait nama yang disodorkan Gerindra.

Terlepas dari dikabulkan atau tidaknya gugatan mahasiswa ke Mahmakah Agung, ataupun manuver dari elit Gerindra dan PKS untuk dapat menduduki posisi wakil gubernur, namun ada satu hal yang pasti bahwa hak konstitusional masyarakat DKI Jakarta yang termaktub didalam undang-undang untuk mendapatkan wakil gubernur telah terabaikan oleh sekelompok pemilik kepentingan. Mungkin saja, persoalan banjir akan bisa teratasi, polemik kebijakan tentang sirkuit formula E di Monas sampai penebangan dan penanaman pohon di Monas tidak akan muncul bila ada Wakil Gubernur DKI Jakarta karena dua kepala akan lebih baik dari satu kepala.

Polemik Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Bisa jadi karena akan menjadi Ibukota Negara yang baru, Kabupaten Kutai Kartanegara tertular penyakit sulit kompak seperti yang dialami DKI Jakarta, dalam menentukan Wakil Bupati pengganti Edi Damansyah yang menjadi Bupati defenitif setelah Bupati sebelumnya Rita Widyasari “berurusan” dengan KPK.

Senin sore sekitar 5 tahun yang lalu (27/7/2015), Bupati Kukar petahana Rita Widyasari mendaftar ke KPU Kukar ditemani oleh calon pasangannya Edi Damansyah yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar. Walapun sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kutai Kartanegara, Rita terpaksa memilih jalur independen karena kisruh dualisme DPP Partai Golkar antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, sulitnya untuk mendapatkan rekomendasi kedua ketua umum tersebut, membuat saat itu Rita lebih memilih jalur independent.

Meski demikian, mantan Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 itu rupanya mendapat dukungan partai yang cukup banyak. Ada 23 kursi dari 45 kursi di DPRD Kutai Kartanegara yang mendukungnya. Namun, partai-partai ini hanyalah pendukung, bukan pengusung. “Terima kasih kepada tim sukses dan partai-partai yang sudah mendukung kami antara lain PAN, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra, dan Demokrat. Ini adalah bentuk kepercayaan partai-partai ini untuk kembali memimpin kabupaten ini,” kata Rita Widyasari dihadapan para wartawan usai mendaftar di KPU Kukar. Namun, sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa kemenangan Rita-Edi karena kekuatan mesin partai Golkar di Kukar yang tetap solid memenangkan ketua DPD II Golkar Kukar, walaupun menggunakan jalur independen.

Pada periode sebelumnya Rita juga menggaet Ghufron Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setkab Kukar, Ghufron ini merupakan bawahan dari mantan Bupati Kukar sebelumnya yang juga Ayah dari Rita yakni Syaukani HR. Sehingga saat Rita Widyasari memutuskan Edi Damansyah untuk menjadi calon bupati mendampingi dirinya, menjadi sebuah keputusan yang serupa pada periode sebelumnya.

Edi Damansyah merupakan pejabat “kesayangan” Rita, bagaimana tidak, perhatikan khusus kepada Edi terlihat sejak Rita menjadi Bupati Kukar terpilih tahun 2010, tepat bulan September Edi langsung diangkat menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, setelah 3 tahun Edi menjadi Asisten Bupati, tepat pada bulan April tahun 2013 Edi langsung diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar dan ketika Rita hendak mencalonkan diri sebagai Bupati periode kedua, Edi langsung didaulat sebagai pendampingnya dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 1 Februari 2016.

Tepat hari Jum’at (6/10/2017) ditahan oleh KPK, setelah Rita menjadi tersangka, Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah sempat di lantik sebanyak 4 kali oleh 2 Gubernur yakni ditunjuk sebagai Pj. Bupati Kukar, setelah itu resmi dilantik oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim pada hari Senin (9/4/2018) menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Kukar. Hingga akhirnya tepat pada hari Kamis (14/2/2019) Edi Damansyah dilantik menjadi Bupati Kukar defenitif oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

Apabila dihitung mulai dari dilantik menjadi Bupati Kukar defenitif sampai dengan sekarang maka hampir 1 tahun Edi Damansyah belum memiliki wakil bupati dan bila dihitung sampai akhir massa jabatan tanggal 1 Februari 2021 maka waktu yang dimiliki Edi dalam memimpin Kukar sebagai Bupati defenitif masih tersisa 24 Bulan.

Polemik pemilihan Wakil Bupati Kukar menjadi berlarut-larut tanpa kepastian, hampir setali-tiga uang dengan pemilihan wagub DKI Jakarta, padahal kedua daerah ini memiliki perbedaan dalam hal pengajuan atau penyerahan dua nama atau lebih ke DPRD, hal ini dikarenakan ada perbedaan mendasar antara DKI Jakarta dan Kabupaten Kukar yakni Anies – Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui jalur Partai Politik sedangkan Rita – Edi menjadi Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur independen/perseorangan. Kalau DKI Jakarta pemilihan Wagub tertunda karena belum ada kesepakatan partai politik pengusung, namun di pemilihan Wabup Kukar, terkendala pengajuan atau penyerahan usulan dua nama atau lebih dari Bupati defenitif Edi Damansyah belum terealisasi, bahkan baru diusulkan oleh Edi ke DPRD Kukar setelah hampir 11 bulan, tepatnya pada hari Senin (30/12/2019), yang diserahkan Edi kepada Panitia Pemilihan Wabup Kukar dan ketika usulan tersebut baru sampai ke tangan Ketua Panitia Pemilihan, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menerima surat keberatan mantan Bupati Kukar Rita Widyasari yang notabene adalah pasangan Edi saat memenangi Pilkada Kukar.

Surat Rita Widyasari yang ditulis dibalik jeruji besi itu ditujukan kepada Ketua DPRD Kukar, surat tersebut berisikan pernyataan keberatan atas penunjukkan sepihak calon Wabup Kukar oleh Edi Damansyah. Surat ini sebenarnya sebagai bentuk curahan isi hati seorang Rita Widyasari yang telah bersusah payah berjuang bersama Edi Damansyah agar dapat memenangkan pilkada Kukar, namun saat menentukan siapa calon pengganti Wabup Kukar, Edi sama sekali tidak meminta pertimbangan, masukan, saran, restu dan bahkan Rita meminta Edi agar dapat mengedepankan etika dalam memutuskan sesuatu yang sebelumnya diperjuangkan dan diraih secara bersama-sama.

Surat Rita ini menjadi isu politik yang panas di Kabupaten Kukar, masyarakat mempertanyakan mengapa sampai Rita menyampaikan surat yang sedemikian, diperparah lagi dengan munculnya surat yang dikeluarkan oleh Tim Sukses Edi Damansyah yang ditujukan kepada seluruh relawan untuk memberikan klarifikasi dan intruksi, menjelaskan aturan main terkait pengisian jabatan wakil bupati serta mempertanyakan isi surat Rita karena tidak berlandasakan hukum.

Sebenarnya kedua surat tersebut, baik surat keberatan Rita Widyasari terhadap perlakuan Edi Damansyah terkait pemilihan Wabup Kukar serta Surat dari Tim Edi Damansyah yang mengklarifikasi surat Rita secara hukum keduanya tidak substantif sebab Rita bukan lagi Bupati Kukar karena telah terpidana dan surat tim sukses Edi juga tidak memiliki legalitas karena Tim Sukses belum dibentuk sesuai mekanisme dan tahapan pilkada sehingga hanya ditujukan kepada sukarelawan, ini lebih pada surat balasan terhadap surat Rita yang sedang viral di media.

Namun, kedua surat tersebut sebenarnya adalah bentuk curahan isi hati seorang Rita yang merasa ditinggalkan, sekaligus mempertanyakan etika seorang Edi yang telah banyak dibantu oleh Rita, serta balasan surat Edi yang tidak merasa meninggalkan Rita dan melakukan pemilihan wabup ini sesuai dengan aturan hukum bukan aturan etika.

Secara logika politik dan aturan hukum, Edi Damansyah seketika menjadi Bupati Defenitif dapat langsung mengusulkan calon wakil bupati sehingga tidak terkatung-katung seperti sekarang ini, kecuali Edi Damansyah memiliki motivasi lain.

Persoalan surat Rita ini berlanjut, bahkan hari senin (24/2/2020), DPRD Kukar memanggil Bupati Edi Damansyah untuk memberikan klarifikasi terkait Surat Rita Widyasari sebelum tahapan di Panitia Pemilihan Wabup Kukar dijalankan. Apapun hasil klarifikasi tentu saja aturan hukum terkait pengisian jabatan wakil bupati seharusnya tetap berjalan.

Penyebab Lambannya Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah

Perilaku politikus semakin jauh dari harapan. Hak konstitusional untuk merekrut pasangan calon kepala daerah tidak dimanfaatkan untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat, justru disalahgunakan untuk kepentingan politik dan golongan mereka. Hal itu tercermin dari kosongnya kursi wakil gubernur di provinsi DKI Jakarta dan wakil bupati Kukar dalam waktu yang cukup lama.

Hingga kini, parpol pengusung pasangan gubernur-wagub DKI Jakarta dan Jalur Perseorangan/independent Bupati-wabup Kukar, belum bersepakat dan atau belum diusulkan mengenai siapa yang ditunjuk menggantikan pejabat lama. Tarik ulur kepentingan diyakini menjadi penyebab lambannya proses pengisian kursi wakil kepala daerah.

Di Jakarta, misalnya, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum menyepakati mekanisme pemilihan cawagub yang akan menggantikan Sandiaga mendampingi Gubernur Anies Baswedan hingga berakhirnya masa jabatan pada 2022.

Setelah sempat saling mengklaim jatah kursi wagub, akhirnya disepakati jabatan itu diberikan kepada PKS. Namun, dalam perkembangannya kedua partai belum bersepakat mengenai mekanisme penentuan apakah melalui fit and proper test atau langsung diajukan ke Gubernur yang kemudian meneruskan ke DPRD untuk dipilih.

Kuat dugaan, lambannya proses pengisian jabatan wagub di DKI Jakarta tak lepas dari konstestasi pilpres tahun 2024. Di satu sisi, Gerindra sejatinya belum rela kursi wagub diserahkan ke PKS, karena sebelumnya posisi itu diisi kader Gerindra, dalam hal ini Sandiaga. Kesepakatan untuk menyerahkan kepada PKS berkaitan dengan dukungan politik partai itu yang sangat diperlukan Gerindra untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga dalam pilpres 2019.

Sedangkan kasus di Kukar, seharusnya Edi Damansyah sebagai Bupati  defenitif yang terpilih melalui jalur independen, dapat dengan mudah mengusulkan nama untuk di serahkan kepada DPRD Kukar agar segera dilaksanakan paripurna DPRD untuk memilih nama yang diusulkan bupati, sebab jalur independen memungkinkan Edi langsung mengusulkan nama tanpa lebih dulu bersepakat dengan partai pendukung (bukan pengusung) dan bupati sebelumnya.

Mekanisme internal DPRD Kukar yang akan membentuk panitia pemilihan serta tahapan politik dan administrative lainnya tidak akan bisa menghalangi Edi Damansyah dalam memilih wakilnya. Namun, lambanya usulan ini mengindikasikan Edi Damansyah lebih nyaman bila menjadi bupati seorang diri tanpa wakil bupati.

Namun karena aturan berbicara lain, manakala wakil bupati tidak bisa dituntaskan, maka saat Edi nantinya non aktif karena mengikuti tahapan Pilbup Kukar Juni tahun 2020, maka terjadi kekosongan posisi bupati dan wakil bupati Kukar, yang secara otomatis untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, nantinya akan di isi oleh pejabat yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri, artinya posisi Pejabat sementara (Pjs) Bupati nanti murni dari kalangan birokrat yang ditunjuk Pemerintah Pusat dan sulit untuk memihak ke petahana alias netral.

Ditengarai, akibat aturan main tersebutlah, Edi Damansyah kemudian mengusulkan 2 nama kepada DPRD Kukar yang saat ini menjadi berpolemik dan terkatung-katung. Dari fakta kejadian di DKI Jakarta dan Kutai Kartanegara, tercermin betapa kalkulasi politik partai pengusung dan kepentingan politik kepala daerah, menyandera hak publik untuk memiliki pasangan kepala daerah yang bisa bekerja membangun wilayah dan melayani kepentingan publik.

Tak bisa dimungkiri, kehadiran wakil kepala daerah sangat penting. Luasnya lingkup tugas kepala daerah, seringkali memerlukan pendelegasian tugas kepada wakil. Memang dalam struktur organisasi pemerintah daerah ada sekda dan kepala dinas yang memimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Secara fungsional mereka bisa membantu tugas-tugas kepala daerah. Namun, kewenangan mereka tidak sama dengan wakil kepala daerah.

Berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wakil kepala daerah tersebut, tak lepas dari lemahnya aturan perundangan, yang tidak memberi batas waktu kepada parpol pengusung ataupun jalur independent/perseorangan untuk mengajukan calon pengganti, dan tidak mengatur solusi atau jalan keluar jika terjadi deadlock.

Tidak adanya aturan tersebut membuat parpol pengusung dalam hal ini kasus di DKI Jakarta atau Jalur Independen seperti kasus di Kabupaten Kukar, seolah-olah tidak memiliki urgensi untuk segera mengisi jabatan wakil kepala daerah yang lowong.

Jabatan itu seolah-olah menjadi milik mereka, dan tidak ada kepentingan publik di dalamnya. Hal ini sangat berbahaya, mengingat sudah menjadi rahasia umum seleksi calon kepala daerah selama ini belum sepenuhnya lepas dari money politics. Praktik serupa dikhawatirkan juga mewarnai proses penggantian wakil kepala daerah yang berhalangan tetap.

Pemerintah harus segera mengatasi persoalan ini, dengan mengajukan usul inisiatif perubahan aturan dengan memberi batas waktu kepada parpol pengusung atau Bupati melalui jalur independen untuk menentukan calon pengganti. Jika melewati batas waktu tersebut, kewenangan bisa diberikan kepada kepala daerah untuk menunjuk siapa yang menjadi wakilnya.

Apa yang terjadi di DKI Jakarta dan Kabupaten Kukar bisa menjadi preseden untuk mengkaji kembali sistem pemilihan wakil kepala daerah, apakah dipilih satu paket dengan kepala daerah, atau diserahkan kepada kepala daerah.

Evaluasi ini untuk menghindari adanya perbedaan kepentingan politik antara kepala daerah dan wakilnya ataupun ada kepala daerah yang merasa tidak memerlukan wakil, yang berpotensi mengganggu kinerja memimpin daerah selama lima tahun. Selain itu, juga untuk mencegah bagi-bagi kekuasaan di antara kepala dan wakil kepala daerah, atas dasar proporsi dukungan saat pilkada atau mencegah pemilihan wakil kepala daerah yang mendukung petahana saat pilkada nantinya.

Mekanisme Aturan Hukum Pemilihan Wakil Kepala Daerah

Sebenarnya, prosedur dan tata cara pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016, dapat dipetik beberapa kaidah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Kedua, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon wakil gubernur, wakil bupati,  wakil walikota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Ketiga, Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota berasal dari calon perseorangan, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan gubernur, bupati, walikota.

Keempat, pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Berdasarkan aturan diatas, basis pencalonan wakil kepala daerah yaitu partai politik pengusung, yang diajukan sebanyak dua calon kepada Kepala Daerah, untuk diteruskan ke DPRD, dan selanjutnya dilakukan pemilihan oleh DPRD. Oleh karenanya, dari optik yuridis normatif, tidak ada persoalan. Namun, kasus wagub di Propinsi DKI Jakarta lebih pada persoalan pengejawantahan Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pengejawantahan itu berkenaan dengan menguatnya kepentingan politik di antara partai politik pengusung. Masing-masing partai politik merasa berjasa dan berinvestasi dalam menjadikan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pemenang saat pilkada berlangsung.

Untuk mencari solusi dalam persoalan wagub DKI Jakarta ada beberapa aturan yang harusnya ditetapkan yakni (Umbu Rauta, 2019):

Pertama, partai politik koalisi atau pengusung wajib diberikan batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat manakala bakal calonnya lebih dari dua. Agar kewajiban tersebut dapat ditunaikan oleh Daerah, perlu disiapkan sanksi administratif, seperti halnya sanksi bagi Kepala Daerah dan DPRD yang terlambat menyusun APBD.

Kedua, dalam hal bakal calon wakil kepala daerah lebih dari dua dan belum ada kesepakatan di antara partai politik pengusung,  maka penetapan dua calon yang diusulkan ke DPRD melalui Kepala Daerah, disaring berdasarkan besaran perolehan kursi masing-masing partai politik pengusung. Artinya, partai politik pengusung yang mempunyai kursi terbanyak pertama dan kedua yang berhak mengajukan calon wakil kepala daerah.

Ketiga, sebagai implikasi hubungan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat (Mendagri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat), wajib mendorong Kepala Daerah dan DPRD segera melakukan pengisian jabatan wakil kepala daerah dengan pertimbangan perlunya percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Regulasi itu tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Menurut PP ini, salah satu tugas dan wewenang DPRD provinsi, kabupaten, dan kota adalah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Selain itu, DPRD provinsi, kabupaten, kota juga berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam rapat paripurna, dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD,” bunyi Pasal 24 ayat (1,2) PP ini.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, menurut PP ini, diatur ke dalam Tata Tertib DPRD, yang paling sedikit memuat:

a. tugas dan wewenang panitia pemilihan; b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan; c. persyaratan calon dan penyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. jadwal dan tahapan pemilihan; e. hak anggota DPRD dalam pemilihan.

Selanjutnya, f. penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna; g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi; h. penetapan calon terpilih; i. pemilihan suara ulang; dan j. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

Berdasarkan hasil pemilihan, menurut PP ini, dalam rapat paripurna pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan kepala daerah atau wakil kepala daerah; atau pengangkatan wakil kepala daerah. Pasal 25 ayat (1,2) berbunyi: “Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Ditegaskan, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 April 2018 itu.

Dikotomi perbedaan antara calon dari partai politik dengan calon dari perseorangan dihilangkan karena di dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak disebutkan harus diisi dengan calon dari perseorangan kembali. Sehingga kesempatan terbuka luas bagi seluruh Warga Negara Indonesia baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan perseorangan (independen/nonpartisan). Kedua-duanya mempunyai kesempatan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sudah sangat jelas, kasus wagub DKI Jakarta dan wabup Kukar dapat terselesaikan dengan baik bila semua mau mengejawantahkan akidah perundangan dengan konsekuen, bahwa partai politik pengusung Anies-Sandi seharusnya berkewajiban menuntaskan nama usulan untuk di serahkan kepada DPRD DKI Jakarta.

Sedangkan Edi Damansyah sebagai wakil kepala daerah yang terpilih melalui jalur independen, sejak dilantik menjadi Bupati Kukar defenitif menggantikan Rita Widyasari pada tanggal 14 Februari 2019, dapat langsung mengajukan usulan nama pengisian jabatan wakil bupati Kukar yang telah kosong, tanpa menunda-nunda.

Sebenarnya bila Bupati Kukar Edi Damansyah dan DPRD Kukar memahami begitu pentingnya posisi Wakil Bupati yang merupakan hak konstitusional masyarakat Kukar, maka sejak awal masyarakat Kukar telah mendapatkan Wakil Bupati yang memiliki tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dengan kemungkinan banyaknya petahana yang akan maju kembali sebagai calon kepala daerah, maka posisi wakil kepala daerah sangat strategis untuk fokus menjalankan roda pemerintahan tanpa terkontaminasi dengan politik praktis.

Ada 2 simulasi yang bisa dianalogikakan untuk kasus Kukar, pertama, apabila Bupati Edi yang sedari awal tidak mau mengusulkan nama untuk pengisian jabatan wakil bupati kepada DPRD Kukar maka DPRD Kukar selayaknya menegur bahkan bisa menggunakan hak interpelasi, 11 bulan merupakan waktu yang sangat lama bagi DPRD Kukar untuk menunggu usulan nama pengisian jabatan wabup, yang bila tidak patuhi oleh Bupati Kukar maka DPRD dapat memakjulkan Bupati tersebut.

Kedua, bila ternyata sejak awal menjadi Bupati Kukar defenitif, Edi telah mengajukan usulan nama pengisian jabatan wakil bupati untuk dipilih oleh DPRD Kukar namun tetap diabaikan oleh lembaga legislatif tersebut, dengan tidak melaksanakan mekanisme pengisian jabatan wakil bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah maka Bupati  Edi bisa mengajukan nota protes dan menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri terkait hal tersebut, agar Kemendagri dapat menyurati DPRD Kukar ditembuskan kepada ketua umum parpol sehingga memaksa legislatif untuk meneruskan mekanisme pemilihan wakil bupati tersebut. 

Sesungguhnya, Masyarakat DKI Jakarta dan Kutai Kartanegara menuntut haknya untuk mendapatkan Wakil Kepala Daerah yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.