Digitalnews - Sangatta - Asti Mazar, Wakil Ketua I DPRD Kutim, mempertanyakan kebijakan investasi pembangunan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) Kutim. Meskipun memahami aspek investasi yang menguntungkan, Asti menekankan pentingnya memprioritaskan pelayanan air bagi masyarakat yang masih belum merata, terutama terkait jaringan PDAM.
Menurutnya, pertanyaan terkait investasi tersebut juga diajukan kepada Wakil Bupati Kasmidi Bulang, yang menegaskan bahwa pembangunan jaringan air PDAM akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan permasalahan jaringan yang ada saat ini.
“Kami serahkan kepada pihak terkait, namun yang pasti investasi harus menguntungkan. Saya yakin Perumdam sudah memiliki standarisasi dan pertimbangan terkait hal ini,” ujarnya.
Meskipun tidak mempersoalkan besarnya investasi sebesar Rp 7 miliar, Asti menekankan bahwa DPRD harus memastikan bahwa prioritas utama adalah penyelesaian jaringan PDAM untuk seluruh masyarakat.
“Sebagai DPRD, kita harus melihat prioritas. Jaringan PDAM harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai investasi lainnya. Saya belum mengetahui secara pasti alasan di balik pembukaan investasi ini karena belum ada koordinasi langsung dengan Direktur Perumdam,” katanya.
Asti menekankan pentingnya mendapatkan jawaban yang jelas terkait alasan pembangunan pabrik AMDK, terutama terkait kondisi jaringan PDAM yang belum mencakup seluruh masyarakat.
“Kita harus memastikan informasi yang disampaikan akurat, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak DPRD dan Perumdam terkait status jaringan PDAM,” tandasnya.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru