Digitalnews - Sangatta - Yusuf Silambi, Anggota Komisi C DPRD Kutim, mengungkapkan bahwa pembangunan Pelabuhan Kenyamukan terkendala bukan karena anggaran, melainkan masalah politik.
Bantuan dana dari Kaltim Prima Coal (KPC), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah tersedia.
“Kalau persoalannya mengenai anggaran, itu tidak mungkin. Sebab, kalau dilihat dari sisi anggaran sudah pasti ada. Pertama, bantuan dari KPC ada. Yang kedua dari APBN dan ketiga ada APBD,” jelas Yusuf saat ditemui awak media.
Meskipun anggaran sudah disiapkan, Yusuf menambahkan bahwa PT KPC yang turut membantu proyek ini juga menghadapi kendala yang sama.
Anggaran yang disiapkan oleh PT KPC untuk pembangunan pelabuhan tersebut belum tersalurkan sepenuhnya karena masalah politik yang ada.
“PT KPC sudah tidak mau masuk kalau ada urusan cawe-cawe politik. KPC kan tidak ada kapasitas untuk itu, karena manajemen KPC itu hanya berharap supaya pembangunan ini bisa segera selesai,” tambah Yusuf.
Ia menjelaskan bahwa manajemen KPC hanya ingin memastikan bahwa pelabuhan bisa selesai tanpa harus terlibat dalam konflik politik yang menghambat kemajuan proyek.
Menurut Yusuf, berbagai kendala politik di lapangan membuat proses pembangunan tidak sesuai dengan keputusan dan rencana yang telah disepakati.
“Kita berharap media dan publik dapat membantu mengidentifikasi dan menyuarakan masalah-masalah yang menghambat penyelesaian proyek ini,” pintanya.
Yusuf menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi tekanan politik dan memastikan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditargetkan.
“Karena diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan akses dan perekonomian di Kutim,” tutupnya.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru