Berbagai Program Atasi Kemiskinan Ekstrem, Solusi atau Ilusi?

Samarinda - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan pelaksanaan 4 program utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem. Bantuan permodalan untuk Kube, 500 kelompok dengan sebaran 50 kelompok per kabupaten/kota. Bantuan usaha bagi WRSE, 200 perempuan dengan kuota 20 orang per kabupaten/kota. Bantuan teknis untuk LKS seperti penyandang disabilitas, lansia, veteran, gelandangan, anak terlantar, dan janda veteran. Bantuan terencana bagi individu rentan, termasuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program-program penanggulangan kemiskinan ini dibiayai APBD Kaltim dan APBN. Dinsos Kaltim berharap, dengan program-program yang telah dilaksanakan, angka kemiskinan ekstrem di Kaltim dapat terus menurun 5% pada 2026. Meski masih banyak tantangan harus dihadapi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, seperti keterbatasan anggaran dan perluasan cakupan program. Dinsos Kaltim memperkuat kolaborasi dengan sejumlah instansi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. 

(Diakses pada 11 Agustus 2024 dari artikel ilmiah : Dinsos Kaltim Prioritaskan Empat Program Mengatasi Kemiskinan ekstrem - ANTARA News Kalimantan Timur)

Masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia khususnya di Kaltim masih menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat. Sulit untuk tidak dikatakan bahwa pemerintah gagal dalam menyejahterakan warganya. Padahal Kaltim adalah salah satu wilayah yang terkaya di Indonesia akan sumber daya alamnya seperti batu bara, minyak, sawit, dan emas ditambah lagi sektor parwisatanya. Selain itu juga Kaltim merupakan salah satu wilayah yang subur dengan perairan yang memadai, sehingga memiliki hasil perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertanian yang berlimpah. 

Tanpa berniat sedikit pun mengecilkan upaya yang sudah ada,  berbagai program telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi solusi-solusi yang dijalankan nampaknya seperti tambal sulam. Meskipun ada trend penurunan kemisikinan yakni sebesar 5 %, persentasi ini masih terbilang sangat kecil bila dibandingkan dengan kekayaan melimpah yang dimiliki oleh Kaltim. 

Hal tersebut menunjukan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita saat ini masih keliru. Sehingga kesejahteraan belum secara merata di dapatkan oleh warga setempat. Sementara di sisi lain ada sekolompok para elit konglomerat yang sangat kaya raya bergelimang harta, yang kekayaannya bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya alam di Kaltim. Oleh karena mereka memiliki modal yang sangat besar sehingga dapat mengelola sumber daya alam di Kaltim. 

Hal ini karena penerapan sistem kapitalisme yang menjadi biang kerok melandanya kemiskinan ekstrem Dalam sistem kapitalisme pemerintah hanya membuat regulasi. Sementara pengelolaan diserahkan kepada kelompok atau indiviu tertentu yang memiliki modal. Sedangkan pemerintah hanya memperoleh hasilnya melalui tarif pajak yang diberlakukan kepada badan-badan usaha pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Hal ini jauh dari hasil keuntungan yang berlimpah yang di dapat oleh para pelaku usaha tersebut. Sehingga menimbulkan kondisi kehidupan yang sangat jauh berbeda antara pemilik modal dengan warga biasa. 

Padahal sumber daya alam itu adalah milik hajat hidup orang banyak bukan milik segelintir orang. Akan tetapi begitulah fakta yang saat ini terjadi, yang mana sumber daya alam seperti batu bara, minyak, sawit dan emas bahkan sektor parwisata di Kaltim dapat dikuasai dan dimiliki oleh pemilik modal sehingga mereka semakin kaya raya. Atau yang dikenal dengan ungkapan ‘Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.’ 

Yakni kaum pemodal atau oligarki bisa hidup hedon. Sementara rakyat serba sulit, apa-apa harus di beli dengan duit, karena semua serba dibisniskan. Oleh karena orientasi ekonomi kapitalis adalah meraih keuntungan semata sehingga menciptakan ketamakan. 

Masalah kemiskinan hari ini, tidak hanya karena sumber daya alam yang dikuasai oligarki tetapi juga rakyat harus ‘membeli’ pendidikan, kesehatan, listrik, air, BBM, beban pajak serta harga kebutuhan yang semakin hari semakin mahal.

Hal ini berbeda jauh dengan sistem Islam yang asasnya adalah untuk meraih keridhoaan Allah SWT dengan standar hukum Syariah yang lima yakni boleh, sunnah, halal, makruh dan haram. Dan juga pemerintah adalah pelayan rakyat. Sehingga para pejabat terkait akan berhati-hati dalam menyusun suatu regulasi. Karena harus sesuai dengan hukum Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda “Imam atau Khalifah adalah raain atau pelayan rakyat dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya (HR. Ahmad dan Bukhari).

Dan Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim guna menyejahterakan rakyatnya pemerintah dalam Islam akan mengelola sumber daya alam, karena sumber daya alam adalah milik rakyat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). 

Kemudian hasil dari pengelolaan sumber daya alam akan dipergunakan untuk memenuhi kesejahteraan seluruh rakyat sebagai salah satu pendapatan negara yang akan di masukkan ke dalam baitul mal sebagai lembaga keuangan negara. Selain itu pemasukan negara yang lainnya adalah dari zakat, kharaj, jizyah, fa’i, ghanimah, kafarat, infak, wakaf, sedekah dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi air, subsidi pertanian dan perkebunan, bantuan peternakan, bantuan perikanan, bantuan sosial, maupun bantuan modal berbagai jenis usaha dan berbagai kebutuhan lainnya. 

Sebagaimana dalam sejarah Islam, baitul mal telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Baitul mal dikelola secara adil dan transparan. Kemudian disalurkan secara adil untuk berbagai kebutuhan rakyat dan gaji para pejabat pemerintah terkait. Bukan seperti sekarang sumber daya alam kita di kuasai oleh oligarki, dan semua kebutuhan rakyat diperjual belikan sampai kemiskinan ekstrem pun tercipta. Oleh karena itu masalah kemiskinan akan dapat diatasi dengan sempurna bila diterapkan sistem Islam secara menyeluruh di tengah-tengah kita. Wallahu A’lam Bishawab.

Oleh : Ummu Hamidah (Pemerhati Sosial)