Tenggarong, Kukar - Rencana demonstrasi (19/9/2019) yang di lakukan oleh aktifis Komite Transparansi Pemerintah Daerah (KTPD), DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kukar bersama-sama dengan elementasi lainnya, urung dilaksanakan di depan kantor Dinas PU dan BPBJ Kukar, disebabkan banyaknya preman yang berdiri dan menjaga kedua kantor tersebut.
Memang benar, sangat tampak terlihat puluhan bahkan ratusan orang tidak dikenal, bukan ASN atau pegawai di lingkungan Pemkab Kukar, datang menggunakan beberapa mobil kemudian berdiri dan berjaga di depan Kantor Dinas PU dan BPBJ atau dulu dikenal BLP/ULP.
“Saat para aktifis demonstran mencoba memasuki Kantor Pemkab Kukar, ada info banyaknya preman berkeliaran maka seketika itu juga diadakan rapat dadakan dilapangan dan kami putuskan untuk demo di depan Kantor Bupati saja”, terang Robi.
“Demi menghindari gesekan dengan preman sebab kami aktifis bukan preman, dan bukannya kami takut sebab tidak ada takut bagi aktifis, tapi tidak ada gunanya meladeni mereka, toh mereka korban dari pejabat yang menyuruh mereka untuk datang, maka kami cukup demo didepan pintu masuk sekretariat Pemkab Kukar dengan membagi-bagikan masker dan selebaran, kemudian dilanjutkan ke Kantor DPRD Kukar yang saat itu diterima pak Alif Turiadi dari Fraksi Gerindra, kami harap anggota dewan dapat menindaklanjuti laporan, surat pernyataan dan tuntutan kami”, jelas Robi Korlap aksi.
Pengamatan media ini dilapangan, ketika para demonstran memasuki Kantor DPRD Kukar, terlihat tampak sepi, mungkin dikarenakan pelantikan unsur pimpinan DPRD Kukar beserta alat kelengkapan dewan baru dilaksanakan Senin (23/9/2019).
“Saya terima surat pernyataan sikap dan tuntutan ini, saya akan sampaikan ke unsur pimpinan, namun kami akan tindak-lanjuti setelah pelantikan pimpinan dan AKD Senin nanti, percayalah kami akan buat pansus dan selesaikan masalah mafia proyek di kukar ini”, tegas Alif Turiadi anggota DPRD Kukar dari Fraksi Gerinda yang kabarnya akan mengisi salah satu unsur pimpinan DPRD Kukar.
Selesai diterima Alif Turiadi, para demonstran membubarkan diri dan berjanji akan turun demo kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar, bahkan kedepan mereka akan lawan preman-preman yang dibawa oknum pejabat Kukar.
“Kami akan demo dengan aktifis dan organisasi yang lebih banyak dan besar lagi, kalau perlu kami akan berhadapan dengan para preman tersebut dan membongkar kedok oknum pejabat yang menyuruh mereka datang”, tegas Robi dengan penuh semangat.
Sudah selayaknya tidak ada lagi gaya-gaya menggunakan premanisme dalam negara demokrasi dan negara yang mengedepankan hukum sebagai panglima, perilaku yang ditunjukkan oknum pejabat di Lingkungan Pemkab Kukar dengan mendatangkan preman untuk menghadang demonstrasi adalah satu bentuk ketakutan pejabat demi melindungi kesalahannya, karena bila tidak korupsi kenapa mesti takut dengan demonstrasi.
Sepatutnya Aparat Kepolisian bertindak tegas terhadap gaya-gaya premanisme, yang tampak jelas terlihat di depan Kantor Dinas PU dan Kantor BPBJ Kukar. (Red/Jef)
Masukkan alamat email untukmendapatkan informasi terbaru