Share ke media
Hukum

Diam-diam Polres Kukar mulai selidiki Anggaran Pengadaan Sewa Mobil Kades se Kukar TA. 2020

30 Jul 2020 11:00:332998 Dibaca
No Photo
Ilustrasi Gambar : Kate.id

Tenggarong – Masih ingat beberapa waktu lalu sempat hangat dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi I dan III dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turyadi dari Fraksi Grindra, didampingi Siswo Cahyono dari Fraksi PKB dan Andi Faisal dari Fraksi Golkar DPRD Kukar pada Rabu, 15/07/2020. 

Dalam kesempatan RDP tersebut, hadir Assisten III Setkab; Kadis DPMD; Kabag Hukum Setkab; Inspektorat; Satreskrim Polres Kukar; Seksi Pidsus Kejari Kukar; Perwakilan Kepala Desa; dari PT. TRAC Astra Rent A Car selaku perusahaan penyedia jasa sewa mobil dan dari Aliansi Masyarakat Kukar Kominas Transpemda, terkait anggaran pengadaan sewa mobil Kades se Kukar sebagai penunjang Program Stunting Desa melalui APBDes TA. 2020.

Diam-diam ternyata Unit Pidkor Satreskrim Polres Kukar sudah seminggu ini mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan Tipikor pengadaan sewa mobil Kepala Desa se Kukar, berstiker “Keluarga Idaman RaGaPanTas” yang sempat ramai tersebut.

Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Herman Sopian, SH.,S.Ik.,MH melalui Kanit Pidkor Iptu Gede Wijaya, SH., MH ketika dikonfirmasi media ini Kamis, 30/07/2020 membenarkan hal tersebut bahwa pihaknya sudah mulai melakukan penyelidikan dan telah melayangkan surat kebeberapa pihak untuk meminta informasi dan keterangan, namun masih ada juga yang belum datang memenuhi panggilan.

“Ya Benar kita sudah mulai gerak sejak seminggu ini, kita telah melayangkan surat ke beberapa pihak dan diantaranya sudah ada yang datang memberikan keterangannya beserta dokumen terkait” ujar Iptu Gede, sambil tersenyum. “Percayakan kepada kami untuk menangani kasus ini dan nanti kalau sudah jelas, pasti akan kami informasikan kekawan-kawan wartawan” pungkas Iptu Gede menutup pembicaraan.

Adalah Aliansi masyarakat Kukar yang menamakan diri Komite Nasional Transparansi Pembangunan Daerah (Kominas Transpemda) pertamakali mendorong DPRD Kukar melalui Rapat Dengar Pendapat (RPD) meminta penjelasan pihak-pihak terkait dengan adanya dugaan praktik koruptif / perbuatan secara melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah melalui program stunting desa berupa sewa mobil untuk operasional setiap kepala desa se Kab. Kukar, berstiker “Keluarga Idaman RaGaPanTas” itu *(Red/dr)