Share ke media
Populer

Gubernur Kaltim, ajukan DOB Kutai Pesisir, Hetifah Optimis terwujud

25 Jun 2018 08:00:2274 Dibaca
No Photo
Photo : Hetifah Sjaifudian, Anggota DPR-RI, Dapil Kaltimtara, saat menerima delegasi Gubernur Kaltim, DR. Awang Faroek Ishak, Jakarta Senin (25/6)

DigitalNews.id, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur DR. Awang Faroeq Ishak beserta rombongan menyambangi DPR-RI guna menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim, terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Pesisir di Kaltim, Senin (25/6). Rombongan diterima 4 Anggota DPR RI Dapil Kaltimtara yaitu Mahyudin, Hetifah Sjaifudian, Iwan Dato Adam, dan Budisatrio Djiwandono. 

Dalam penjelasannya Gubernur Kaltim, Awang Faroeq Ishak menyampaikan bahwa dengan pemekaran daerah maka masyarakat bisa lebih sejahtera. “Bayangkan, Kaltim ini luasnya 1,5 kali pulau Jawa, tidak mungkin masyarakatnya disejahterakan tanpa pemekaran”, kata Awang. 

Menurutnya kawasan pesisir ini jauh tertinggal. Kukar selama ini lebih fokus membangun Tenggarong, maka sudah saatnya kawasan pesisir mendapat perhatian lebih. “Kawasan pesisir jauh tertinggal dari wilayah lain dan sangat memprihatinkan”, paparnya. Fahmi, Camat Muara Jawa, yang menjadi salah satu Kecamatan yang tergabung dalam CDOB Kutai Pesisir menyampaikan optimismenya. Kami mohon gagasan aspirasi ini dapat diperjuangkan”, kata Fahmi. 

Seperti diketahui bahwa, Rencana DOB Kabupaten Kutai Pesisir adalah merupakan gabungan dari 5 kecamatan yang berada dikawasan pesisir Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim, yakni Kec. Muara Jawa, Kec. Samboja, Kec. Loa Janan, Kec. Anggana, dan Kec. Sangasanga. 

Anggota DPR-RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan optimismenya. “Kita harus tetap optimis, dan harus bekerja bersama. Kami dari DPR RI tidak akan memoratorium pelaksanaan pembentukan DOB”, katanya. “Komisi II juga merencanakan akan berkonsultasi kepada Presiden terkait pembahasan pembentukan DOB”, lanjut Hetifah. 

Diakui Hetifah bahwa usulan pembentukan DOB sangat banyak. Oleh sebab itu DPR-RI bersama pemerintah menginginkan pembentukan DOB dilaksanakan secara selektif. (Kub/dr)