Samarinda - Pemerintah kembali menggaungkan optimisme pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen membuka peluang investasi yang disebut “sehat dan berkelanjutan”. Harapannya, ketika kerja sama regional dapat diperkuat, maka peluang investasi dari negara tetangga akan meningkat, dan IKN akan bertransformasi menjadi kota masa depan yang inklusif serta berbasis kemitraan global. Faktanya, “sehat” yang dimaksud di sini hanyalah untuk para investor dan kroninya, bukan untuk rakyat. Kehidupan rakyat justru semakin sulit. Kebutuhan pokok terus melambung, sementara lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, dan daya beli menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Benarkahkah IKN memang dibangun demi kepentingan rakyat, atau justru demi kepentingan segelintir pihak yang berkepentingan?
Fakta Investasi di IKN
Berdasarkan data Otorita IKN, investasi dalam negeri yang telah berjalan ±Rp65,73 triliun, investasi sektor hunian melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): ±Rp63,3 triliun, dan investasi sektor jalan dan terowongan multi utilitas (MUT): ±Rp71,8 triliun. Para Investor berasal dari dalam maupun luar negeri.
(https://www.antaranews.com/berita/4999021/otorita-buka-investasi-sehat-berkelanjutan-di-ibu-kota-nusantara?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news)
Ketergantungan pada Investor: Jalan Menuju Penjajahan Ekonomi
Ketika pembangunan besar-besaran seperti IKN bergantung pada modal swasta dan asing, ada risiko serius yang harus diwaspadai, yaitu ketergantungan ekonomi yang merupakan pintu penjajahan ekonomi. Investor besar bukanlah pihak yang berinvestasi demi amal sosial. Mereka menanam modal untuk keuntungan, dan keuntungan itu sering kali dibayar mahal oleh negara penerima—baik dalam bentuk regulasi yang menguntungkan mereka, penguasaan lahan, hingga kebijakan yang menyingkirkan kepentingan rakyat.
Pembangunan yang bergantung pada investasi swasta apalagi asing adalah jebakan. Negara akan mudah diatur, kebijakan diarahkan demi keuntungan modal, bukan kemaslahatan rakyat.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek sebesar ini belum tentu menjawab problem mendasar rakyat. Di kawasan proyek IKN bahkan sudah terdengar kabar prostitusi yang marak. Ini bukti bahwa pembangunan fisik demi kepentingan pasar hanya melahirkan kerusakan baru.
Kita pernah merasakannya dalam penguasaan tambang, migas, dan sektor vital lain oleh perusahaan asing—hasilnya, SDA kita habis, rakyat tetap miskin.
Bagi penguasa yang terjebak logika kapitalisme, pembangunan adalah soal memoles citra, mendatangkan modal, dan menumbuhkan angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Padahal, sejarah membuktikan bahwa pertumbuhan seperti ini sering kali tidak menetes ke rakyat bawah.
Inilah wajah asli kapitalisme sekuler: negara hanya berperan sebagai pelayan kepentingan para kapitalis. Undang-undang dilunakkan, aturan dipermudah, semua demi mengalirnya modal, tanpa peduli apakah itu akan mematikan kedaulatan ekonomi dan merugikan rakyat.
Pembangunan untuk Maslahat
Islam punya pandangan berbeda. Pembangunan adalah amanah besar, dan setiap kebijakan harus diukur dengan kemaslahatan untuk umat. Sejarah Islam menunjukkan bahwa selama masa kekhilafahan Islam terjadi beberapa kali pemindahan ibukota negara dengan berbagai pertimbangan syar’i, bukan untuk proyek bisnis dan proyek mercusuar. Dalam sistem Islam, infrastruktur vital dan sumber daya alam dikelola negara, bukan diserahkan kepada swasta atau asing. Investasi asing boleh dilakukan jika tidak mengancam kedaulatan, tidak menguasai sektor strategis, dan tidak merugikan umat. Jadi, sektor vital seperti energi, sumber daya alam, dan infrastruktur strategis dikelola langsung oleh negara untuk kepentingan rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang gembalaan, dan api (energi).”
(HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)
Hadis ini menjadi landasan bahwa kepemilikan umum tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing.
Penutup
Kota masa depan bukan semata soal gedung tinggi dan jalan mulus. Islam mengajarkan bahwa pembangunan ibu kota harus mandiri, terarah, dan menjaga kedaulatan.
IKN dalam kerangka kapitalisme lebih mirip proyek bisnis raksasa ketimbang proyek kemaslahatan rakyat. Pembangunan IKN yang mengandalkan investasi besar-besaran, terutama dari swasta dan asing, berpotensi menjerumuskan Indonesia pada ketergantungan ekonomi bahkan penjajahan ekonomi. Dalam sistem kapitalisme sekuler, rakyat hanya menjadi penonton, bahkan bisa jadi korban.
Islam memberikan panduan jelas: pembangunan dilakukan demi kemaslahatan rakyat, dibiayai dengan sumber daya yang halal dan mandiri, serta diarahkan untuk memperkuat akidah, moral, dan kedaulatan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa memindahkan atau membangun ibu kota bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi untuk melindungi dan menyejahterakan umat. Wallahu ‘alam
Oleh : Jubaidah Alie
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru
