ILUSI PEMULIHAN EKONOMI BARU MELALUI EKONOMI BIRU

Samarinda - Dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, Indonesia perlu memiliki pendekatan dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Blue Economy atau ekonomi biru adalah salah satu jawabannya. Dengan potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan dan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 65 persen total luas negara Indonesia berupa lautan.

Menurut Bank Dunia, ekonomi biru adalah konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya di lautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Sementara itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ekonomi biru adalah pembangunan yang terdiri atas berbagai sektor ekonomi dan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan (Kompas.com, 03/07/2023). Terdapat berbagai sektor yang termasuk di dalamnya yaitu perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi udara, pengelolaan limbah dan migitasi perubahan iklim.

Terkait hal tersebut, maka pemerintah Indonesia gencar mempromosikan konsep ekonomi biru sebagai model pembangunan di masa depan. Ekonomi biru digadang tak hanya menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akan tetapi juga di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Berbagai kegiatan untuk ekonomi biru telah dilaksanakan. Mulai dari G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side EventG20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event di Belitung, 7-9 September 2022 (bappenas.go.id, 06/09/2022). Lanjut,  ASEAN blue economy Forum 2023 Side Event 1 Working Level Meeting: “Initiating Blue Economy Collaboration” yang dilaksanakan pada 2-4 Juli 2023 di Belitung yang digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia pada agenda utama ASEAN Blue Economy Forum 2023, sebagai pedoman pembangunan untuk mendukung Visi Indonesia 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals serta berkontribusi pada transisi ekonomi biru yang berkelanjutan.

Kolaborasi internasional yang berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi biru sangat penting untuk memandu dan mendukung implementasi pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi global, pembangunan sosial, dan konservasi lingkungan (bappenas.go.id, 04/07/2022)

Santer pula diberitakan pada tanggal 10-11 Oktober mendatang akan diadakan KTT AIS (Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States) di Bali dengan tema: Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan bersama. Indonesia mengundang 51 negara pulau dan kepulauan serta sejumlah organisasi internasional.

Tahun ini, AIS Forum 2023 mengusung tema “Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future”. Agenda pertemuan tersebut akan berfokus kepada tiga aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lewat forum ini Indonesia diharapkan menjadi inisiator dalam menangani isu-isu global terkait kelautan.

KTT AIS Forum juga akan diikuti oleh sembilan pimpinan organisasi internasional, antara lain dari Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Kelompok Negara Komunitas Karibia (CARICOM), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Selain itu, forum tersebut akan dihadiri oleh para kepala atau pimpinan dari organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (IORA). (Indonesia.go.id, 20/09/2023)

Dalam perjalanannya sudah ada beberapa wilayah yang melaksanakan program ekonomi biru. Untuk wilayah Kalimantan Timur ada Berau dengan pulau Maratua sebagai pilot project, dibidang pariwisata kota Bontang dan Kutai Timur mulai menerapkan destinasi wisata pantai dan pulau.

Kabupaten Kutai Timur memiliki 3 destinasi wisata yang diunggulkan oleh pemprov Kaltim yaitu Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Kawasan Teluk Lombok yang meliputi Teluk Singkama, Teluk Prancis dan Pulau Miang (https://teraslkaltim.id, 02/11/2022).

Ekosistem karbon biru mengambil tempat khusus sepanjang konferensi kelautan yang kedua, Juni 2022 lalu di Lisbon, Portugal. Carsten Pedersen, peneliti Transnational Institute yang menjelaskan bahwa ruang kemudi politik ekonomi kelautan global saat ini dikendalikan dengan kuat oleh 100 perusahaan transnasional (TNCs) yang menyumbang 60% dari modal yang terakumulasi dalam ekonomi laut, dimana 86%-nya berasal dari perusahaan minyak dan gas lepas pantai dan industri perkapalan. Dalam peta jalan ekonomi biru yang diluncurkan Bappenas dipatok target meningkatkan total lingkungan maritim yang terjaga menjadi 30% atau sekitar 97,5 juta hektar area perairan pada 2045, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor maritim menjadi 15% pada 2045, serta meningkatkan kontribusi lapangan kerja terhadap 12% total pekerja di Indonesia pada 2045. Dalam Laporan Laut untuk Kesejahteraan: “Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia” yang dirilis Bank Dunia disebutkan peran laut sangatlah penting bagi kesejahteraan Indonesia dengan sektor perikanan senilai US$27 miliar, menghidupi 7 juta tenaga kerja, dan memenuhi lebih dari 50% kebutuhan protein hewani di Indonesia.

Melalui UNDP, tim PBB di Indonesia bekerja sama dengan ADB dan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi ekonomi biru untuk mencapai SDGs.

Kebutuhan pembiayaan pengembangan ekonomi biru di Indonesia diperkirakan mencapai US$1,64 triliun atau setara Rp24.649 triliun (kurs Rp15.030/USD). Sementara itu, APBN hanya mampu memenuhi sekitar 20% sampai 25%, sekitar US$320 miliar (Rp4.809 triliun)—US$400 miliar (Rp6.012 triliun) sehingga butuh pembiayaan alternatif seperti investasi dan utang.

Dampak ekonomi biru

Pertama, makin meluasnya penjajahan karena konsep ekonomi biru dibuat untuk melayani kepentingan korporasi skala besar, jauh dari melindungi masyarakat pesisir. Maka, laut dan hasilnya nantinya akan dikuasai dan dinikmati oleh para investor.

Kedua, Salah satunya kebijakan di bawah payung ekonomi biru yang sangat menguntungkan korporasi, dan terpinggirkannya perikanan skala kecil yaitu penangkapan ikan terukur (PIT). Jadi, meskipun proyek ini digadang-gadang akan menyerap pengangguran, pada kenyataannya justru akan mempersempit gerak nelayan tradisional. Mereka yang bermodal kecil dengan perahu dan peralatan sederhana, serta hasil tidak seberapa, pasti akan tersingkir oleh kapal-kapal modern penangkap ikan berskala besar.

Ketiga, tidak ada kedaulatan pangan. Laut merupakan bagian penting dari keberlanjutan ketahanan pangan dan mata pencaharian di Indonesia. Namun, cerita akan berbeda jika peran nelayan tradisional tersingkir dan tergantikan dengan produk hasil industri pengolahan hasil laut berskala besar tentu makin sulit dijangkau rakyat. Hampir 96% kapal penangkap ikan di Indonesia berukuran di bawah 10 gross ton. Namun hanya 20% tangkapan ikan Indonesia berasal dari mereka

Keempat, saat beberapa wilayah laut ditawarkan dan dikelola asing, ancaman kedaulatan negeri betul-betul mengerikan, apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kelima, perdagangan bebas akan resmi berlangsung. Produk-produk laut akan membanjiri negeri ini dengan harga murah karena perdagangan bebas menihilkan cukai untuk barang impor.

Keenam, terkait kawasan konservasi laut, maka kawasan ini berpotensi untuk diubah demi kepentingan proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan/eksplorasi migas dan juga diubah untuk kawasan neo-ekstraktif seperti proyek pariwisata skala besar.

Ketujuh, terjerat utang baru. Untuk pembiayaan konservasi dan infrastruktur penunjang ekonomi biru sekaligus jeratan investasi bisnis ekstraksi hasil laut dan pariwisata laut.

Dengan demikian, terlihat ekonomi biru adalah agenda neoliberal untuk memperluas kapitalisasi di wilayah lautan dengan dalih menyelamatkan lingkungan

Maka, dari sini saja bisa dilihat target pemerintah adalah untuk mengejar investasi sebesar-besarnya. Pemerintah telah terjebak dengan pembangunan kapitalisme yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi namun menggerus nilai kemanusiaan (dehumanisasi).

Meski teori yang diajukan adalah kembali pada alam dan menjaganya, tidak ada ceritanya akan membuat bumi ini menjadi lebih baik. Sudah sifat kapitalisme yang rakus dan cenderung merusak, sebagaimana ketika merampas tambang dari perut ibu pertiwi. Penyelesaian yang ditawarkan pun sebatas solusi tambal sulam. Ketika mereka berhasil mengeruk kekayaan tambang, mereka akan terus mencari peluang lainnya, yaitu laut dan seluruh biota yang ada di dalamnya. Mereka tidak akan mengambil kebijakan kecuali dianggap menguntungkan.

Oleh karenanya, akar masalah dari ekonomi biru ini adalah adanya ambisi eksploitatif oleh perusahaan/korporasi untuk menguasai laut dalam rangka meningkatkan cuan mereka yang diorganisir oleh lembaga internasional. Hal ini lahir dari peradaban kapitalisme dengan konsep pertumbuhan ekonomi. Laut yang seharusnya menjadi milik publik/umum, atas nama ekonomi biru akan dikuasai oleh segelintir korporasi.

Islam Solusi Pemulihan Ekonomi

Bagi Islam, kedaulatan adalah hal utama karena menyangkut kehormatan negara dan disegani oleh negara lainnya. Bagi negara kepulauan, tidak boleh seenaknya mengizinkan asing memasuki wilayahnya. Hal ini demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Terkait pengelolaan SDA, Islam telah mengatur tata kelola SDA yang sudah Allah ciptakan untuk umat manusia, termasuk tata kelola laut. Allah telah menetapkan laut sebagai milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi. Begitu juga, Allah melarang eksploitasi besar-besaran SDA, baik di darat dan di laut.

Selain itu, tujuan bernegara dalam Islam bukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadikan Islam rahmat bagi seluruh alam. Hanya Islam yang memiliki target pembangunan berorientasi pada kebaikan manusia dan lingkungan.

Islam adalah ideologi yang memandang laut sebagai bagian sumber daya alam. Status kepemilikannya adalah milik rakyat. Pernyataan itu diambil dari sabda Rasulullah saw. “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Islam juga akan memperhatikan keseimbangan alam dan tidak akan merusaknya karena menjaga kelestarian alam salah satu perintah Allah Swt.,

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS Al-Araf: 85)

Jadi, mengikuti peta jalan ekonomi biru tidak akan membawa negeri ini menjadi negara maju, disegani, apalagi dihormati. Yang ada hanya sebagai pelumas kapitalisasi gaya baru. Hanya Islamlah yang dapat menjaga dan memanfaatkan keragaman kekayaan laut dengan benar.

Oleh: Jamaiyah, S. Pi (pendidik dan pemerhati sosial) 

disclaimer : Tulisan ini merupakan partisipasi individu-individu dari masyarakat yang ingin mengungkapkan pemikiran, gagasan dan gagasannya yang hak ciptanya dimiliki sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Isi editorial dan narasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.