Samarinda - Kemerdekaan seharusnya membuka jalan bagi pendidikan yang adil dan merata serta bermutu untuk seluruh anak bangsa. Namun, hingga kini dunia pedidikan masih jauh dari harapan. Ketimpangan fasilitas, kesejahteraan guru yang belum merata, dan kualitas belajar yang belum konsisten menjadi tantangan besar. Anak-anak di daerah perkotaan mungkin sudah tidak asing lagi dengan tehnologi sementara di pelosok negeri masih ada yang berjuang belajar dengan fasilitas seadaanya. Jika pendidikan adalah kunci menuju masa depan bangsa, maka sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat benar-benar serius menjadikannya prioritas.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, kenyataan dilapangan menunjukan bahwa ribuan sekolah di Indonesia masih beroperasi dalam kondisi yang jauh dari layak. Data dari badan Pusat Statsitik (BPS) untuk tahun ajaran 2023/ 2024 mengungkapkan bahwa hanya 40,76 persen ruang kelas SD yang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Secara keseluruhan, jumlah bangunan sekolah yang rusak mencapai 119.876 unit, mencakup jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Kondisi ini tidak terbatas pada bangunan fisik. Menurut kompasiana” Banyak sekolah terutama di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan , dan akses internet”.menurut laporan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 40.000 sekolah di daerah pedesaan tidak memikiliki akses internet, menghambat proses pembelajaran di era digital saat ini. Kompasiana.com. 29 Mei 2025.
Apalagi kabar guru honorer hingga tahun 2025 gaji mereka masih jauh dari kata layak, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Pada faktanya guru honor yang mengabdi di pedesaan atau wilayah tertinggal, sering kali memperoleh upah yang jauh dari layak. Berdasarkan informasi di ppiddjkn. kemenkeu.go.id besaran gaji untuk guru honorer di dalam satuan penyelenggara kerja hanya sekitar Rp 200.00 perbulan. Sementara itu, di luar satuan kerja hanya mencapai Rp 300.00 rupiah perbulan. Jumlah inipun sangat bergantung pada kemampuan sekolah masing-masing dalam penyediaan dana. Meskipun gajinya yang kecil, tanggung jawabnya yang dipikul guru honorer sama beratnya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Mereka tetap mendidik anak-anak Indonesia agar memiliki masa depan yang lebih cerah. Sayangnya penghargaan upah yang diterima masih belum sepadan dengan peran mereka yang mulia. Banyak dari mereka bertahan semata-mata karena pengabdian untuk mencerdasakan bangsa. www-balpos-com.cdn.ampproject.org. 21 Agustus 2025.
Itu baru segelumit persoalan belum lagi ditambah akses jalan yang akan dilalui para pemerhati pendidikan dalam menjalani masa kerjanya, kalau diperkotaan mungkin bisa menikmati fasilitas jalan yang bagus, berbeda persoalan tatkala dihadapkan dengan daerah pelosok yang sarana jalan masih tanah apabila hujan akan becek, begitu pula sarana jembatan yang hampir tidak ada banyak diberitakan diberbagai media anak-anak menuju sekolah harus berhadapan dengan sungai yang airnya jeram dan dalam, guru-guru yang meniti jembatan rusak bertaruh nyawa demi mencerdaskan anak bangsa. Inilah potret wajah pendidikan saat ini yang katanya sudah merdeka 80 tahun.
Pendidikan di dalam sistem kapitalisme memang sangat tidak merata, karena layanan yang diberikan kepada swasta dan negara hanya berperan sebagai regulator. Kapitalisme hanya mengutamakan daerah yang dianggap bernilai ekonomis, sementara daerah terpencil terabaikan, dunia pendidikan dijadikan komoditas, kualitas sekolah ditentukan kemampuan finansial, sehingga diskriminatif.
Terkadang kekurangan dan keterbatasan itu sering dilakukan pelaporan dari setiap daerah namun, manakala sudah sampai di pusat seakan laporan itu menguak begitu saja tanpa ada penanganan yang serius.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dan mendukung bagi kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang maju salah satunya lebih banyak memperhatikan masalah pendidikan. Begitu pula halnya dengan Islam yang negara begitu memperhatikan segala bidang kehidupan termasuk pendidikan. Islam menetapkan negara memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyatnya seperti hadis Rasulullah” Rasulullah bersabda “ Imam (penguasa) adalah mengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya” (HR Muslim). Karena di dalam Islam pemimpin itu sebagai rain dan junnah yaitu pemimpin sebagai rain berfungsi sebagai penanggung jawab kesejahteraan dan pemeliharan rakyatnya, sementara junnah pemimpin menjadi pelindung rakyat dari kezaliman.
Islam memposisikan bidang pendidikan sebagai hak mendasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara dan memberikan jaminan kepada masyarakat akan mendapatkan secara merata, adil, dan berkualitas, tanpa adanya diskriminasi. Sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, transportasi serta internet yang maksimal di bangun negara demi mendukung akses layanan pendidikan yang berkualitas.
Negara Islam banyak memiliki potensi sumber daya alam dan energi maka dari sanalah dana yang diperlukan dikelola oleh negara melalui Baitul Maal yang dikelola secara syariat Islam. Maka yang demikian itulah Islam diterapkan untuk menghasilkan generasi unggul yang memiliki syaksiyah Islamiyah (berkepribadian Islam) dengan peradaban mulia. Wallahu a’lam.
Oleh : Rahmayanti
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru
