Digitalnews - Sangatta - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah karyawan terkait potongan BPJS yang tidak disalurkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Masalah ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, terutama karena dampaknya yang serius bagi kesejahteraan karyawan.
“Tidak semua perusahaan terlibat, tetapi masalah ini disebabkan oleh oknum di dalam perusahaan yang tidak melakukan penyetoran dana BPJS sesuai ketentuan,” jelas Yan.
Yan menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, kendala administratif juga menjadi faktor penyebab terhambatnya penyetoran dana BPJS. Terutama bagi karyawan yang berasal dari luar daerah dan mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi.
“Seringkali kita temui kendala administratif, terutama bagi rekan-rekan yang merupakan karyawan baru dan berasal dari luar daerah. Proses pengurusan BPJS menjadi terhambat, dan ini sering kali kita temui,” tambahnya.
Terkait kasus yang telah diungkap, Yan menyatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan jawaban konkret karena belum mengetahui secara spesifik kasus mana yang diangkat.
Namun, ia menegaskan bahwa masalah ini akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Kita belum bisa memberikan jawaban yang pasti terkait kasus ini karena belum ada detail spesifik yang diangkat hari ini. Namun, masalah ini akan segera kita tindaklanjuti untuk menemukan solusi yang tepat,” tutupnya.ADV
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru