Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi Lumbung Energi

Samarinda - Kemiskinan masih menjadi momok di Negeri ini. Bahkan Kalimantan Timur sendiri mengalami kemiskinan ekstrem. Sehingga berbagai langkah dan kebijakan terus dilakukan untuk mengatasi atau bahkan mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang memprioritaskan pelaksanaan empat program utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di wilayah ini.

Mengutip dari kaltim.anataranews.com, 2/8/2024, empat program utama tersebut yakni bantuan permodalan untuk kelompok usaha bersama (Kube), bantuan usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), bantuan teknis untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan bantuan terencana bagi individu rentan, termasuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bantuan Kube yaitu berupa modal kepada kelompok masyarakat miskin untuk memulai usaha bersama dengan tujuan meningkatkan pendapatan mereka secara kolektif. Sementara bantuan untuk WRSE dengan sasaran kalangan perempuan rentan terhadap kemiskinan, berupa modal usaha agar mereka mandiri secara ekonomi melalui perintisan usaha mikro.

Sedangkan bantuan teknis untuk LKS, katanya, diberikan kepada panti sosial, seperti panti asuhan anak terlantar, panti lansia, dan panti disabilitas, untuk mendukung operasional lembaga itu dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan.

Dinsos Kaltim berharap, dengan program-program yang telah dilaksanakan, angka kemiskinan ekstrem di Kaltim dapat terus menurun.

Penyebab Kemiskinan Ekstrem Di Tanah Air

Sungguh ironi, di negara yang kaya akan SDAE tetapi masih banyak rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Bahkan miris sekali di provinsi Kaltim yang notabenenya adalah provinsi lumbung energi justru mengalami kemiskinan ekstrem. Tentu menjadi tanya, kemana SDAE yang melimpah tersebut sehingga rakyat di provinsi ini hidup dalam kemiskinan yang ekstrem?

Seharusnya ini tidak terjadi. Justru seharusnya rakyat hidup sejahtera. Terpenuhi kebutuhan pokok mereka. Mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Tapi hari ini kita menyaksikan mayoritas rakyat hidup serba kekurangan. Tempat tinggal yang tidak layak. Bahkan tidak mempunyai tempat tinggal. Untuk mengisi perut, dicari hari ini, habis hari ini. Tidak sedikit juga rakyat harus mengais sampah untuk bertahan hidup.

Itu baru urusan tempat tinggal dan perut. Belum lagi urusan pendidikan dan kesehatan yang semakin tampak kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Lantas apa yang kita banggakan dari negeri yang berlimpah ruah kekayaan alamnya ini jika rakyatnya tak kunjung sejahtera? Namun, inilah paradoks kehidupan rakyat di sistem kapitalisme, ayam mati di lumbung padi.

Sistem kapitalisme sebagai penyangga sistem dunia saat ini termasuk Indonesia terbukti gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, sistem ini telah menyeret manusia pada kehancuran demi kehancuran yang lebih mengerikan lagi. Kapitalisme memandang masyarakat sebagai kumpulan individu-individu semata. Maka, kesejahteraanpun merupakan urusan individu. Rakyat harus memperjuangkan sendiri kesejahteraannya. Sementara, negara memposisikan diri sebatas fasilitator dan regulator saja. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitulah prinsip kesejahteraan dalam kapitalisme.

Sistem kapitalisme telah melegalkan para negara-negara kapital merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera dengan merampok kekayaan SDAE di negeri ini dengan dalih kerjasama. Sistem ini juga membuat penguasa abai memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sistem inilah yang telah berhasil memiskinkan rakyat.

Dalam sistem ini yang kaya semakin kaya. Sementara yang miskin semakin melarat dalam kemiskinan. Karena kekayaan alam yang harusnya milik rakyat, yang kemudian dikelola oleh negara untuk dikembalikan kepada rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, justru dikuasai oleh para pemilik modal. Sistem kapitalisme terbukti gagal dalam mengurusi kepentingan rakyat. Kebobrokan sistem ini telah nyata-nyata terpampang di depan mata. Maka masihkah kita mau mempertahankan sistem yang terbukti menyengsarakan rakyat ini?

Islam Kaffah Solusi Mengentaskan Kemiskinan

Jika dalam sistem kapitalisme kesejahteraan adalah tanggung jawab individu, maka jelas berbeda dengan Islam. Dalam Islam, kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh abai. Sehingga tidak heran jika salah satu bentuk keagungan sistem Islam yang tidak dimiliki peradaban lainnya adalah kesempurnaan dan jaminan kehidupan terbaik bagi rakyatnya. Hal ini terbukti mampu bertahan selama 1.400 tahun dalam menaungi umat manusia dengan menguasai sepertiga dunia.

Islam memandang kesejahteraan adalah hak rakyat. Jaminan kesejahteraan dalam Islam dapat terwujud bukan karena kebetulan, namun karena Islam memiliki seperangkat aturan atau kebijakan. Aturan maupun kebijakan ini bersumber dari Islam. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria : Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Baik itu pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Dalam Islam, negara berperan sebagai pengatur agar kekayaan terdistribusi secara merata, hingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara merata pula. Kepala Negara dalam Islam mengatur kepemilikan kekayaan negara sesuai syariat Islam. Ada kepemilikan individu, umum dan negara. Semua diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat.

Pengaturan hasil pengelolaan SDAE tersebut kemudian akan masuk dalam Baitul Mal yang menjadi pusat pendapatan negara. Arahnya adalah untuk menjamin kehidupan per-individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan. Serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat secara gratis dan berkualitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya. Negara Islam juga memastikan rakyatnya yang berkemampuan untuk bekerja dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan membantu rakyatnya yang tidak mampu bekerja. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya masalah perut saja. Tapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat harus terpenuhi.

Hal ini telah terbukti dimasa kekhilafahan. Salah satunya pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan. Tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk menerima zakat. Dikisahkan oleh Yahya bin Said. Kemakmuran umat, ketika itu,  tak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah.

Abu Ubaid mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, Gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Gubernur menyampaikan jika sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di Baitul Mal masih terdapat banyak uang.

Khalifah Umar lalu memerintahkan lagi agar mencari orang yang dililit utang tetapi tidak boros untuk diberi uang melunasi utangnya. Gubernur kembali menyampaikan jika sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang.

Khalifah lalu memerintahkan lagi agar mencari seorang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, maka nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Lagi-lagi Gubernur Hamid Bin Abdurrahman menyampaikan jika sudah menikahkan semua yang ingin nikah. Namun, di Baitul Mal ternyata dana yang tersimpan masih banyak.

Akhirnya Khalifah Umar lalu memberi pengarahan, untuk mencari orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu mengolah tanahnya, dan tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih.

Begitulah jika Islam dijadikan sistem aturan yang mengatur kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan. Kesejahteraan akan terwujud. Kemiskinan akan terentaskan. Maka sudah seharusnya kita sebagai kaum Muslim kembali mengambil Islam kaffah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan dan mencampakkan sistem kapitalisme yang terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat. Justru semakin menyengsarakan rakyat.

Wallahua’lam bishowab

Oleh : Meltalia Tumanduk, S. Pi (Pemerhati Masalah Sosial)