Kendala Anggaran Bayangi Proyek Pelabuhan Kenyamukan di Kutai Timur

Kutai Timur – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan kembali menghadapi tantangan serius setelah hanya Rp30 miliar dari alokasi anggaran Rp70 miliar pada 2023 yang terserap. Sisa Rp40 miliar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), sementara untuk 2024 hanya tersedia Rp50 miliar, yang dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan proyek ini.

Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, mengungkapkan bahwa kekurangan anggaran ini telah menjadi pembahasan serius antara DPRD, pemerintah daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Samarinda.

“Dari hasil konsultasi, kekurangan anggaran proyek ini diperkirakan mencapai Rp414 miliar. Namun, setelah dihitung ulang, ternyata hanya Rp270 miliar yang diperlukan untuk menyelesaikan pembayaran kepada kontraktor,” ujar Faizal.

Faizal menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar Kutai Timur tidak mengulang kasus di Tarakan. Di sana, pemerintah harus membayar kekurangan dana proyek multi years yang akhirnya membebani anggaran daerah selama bertahun-tahun.

Melalui upaya ini, DPRD Kutai Timur berharap proyek Pelabuhan Kenyamukan dapat diselesaikan sesuai jadwal tanpa hambatan hukum atau keuangan. “Kita fokus pada solusi terbaik agar proyek ini rampung tanpa membebani daerah di masa depan,” tutup Faizal. (SH/ADV)