Share ke media
Advetorial - DPRD Kabupaten Kutai Timur

Kendala dalam Proyek Multiyears Contract Kutai Timur, DPRD Tekankan Penyelesaian yang Tepat

10 Jul 2024 02:00:2164 Dibaca
No Photo
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, H. Joni.

Digitalnews - Sangatta - Ketua DPRD Kutai Timur, Joni dari Partai Persatuan Pembangunan, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh proyek-proyek Multiyears Contract (MYC) di daerah tersebut.

Dalam konferensi pers pada Kamis (06/06/2024), Joni menjelaskan bahwa dari 24 proyek MYC yang direncanakan, tidak ada yang berhasil diselesaikan hingga pertengahan tahun 2024.

“Kami menyaksikan banyak proyek besar seperti Masjid Attaubah dan Pasar Modern Sangatta Selatan yang terpaksa batal, meskipun sudah dikerjakan sejak tahun 2023. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 4,483 triliun, namun banyak proyek yang progresnya belum mencapai 50 persen,” ujar Joni.

Kendala utama yang dihadapi termasuk minimnya kesiapan kontraktor dalam memenuhi syarat-syarat seperti pengadaan batching plant, mobilisasi alat berat, dan ketersediaan material konstruksi.

Joni menegaskan bahwa situasi ini menyebabkan kontraktor ‘berhutang’ kinerja kepada pemerintah Kutai Timur.

“DPRD Kutim akan melakukan sidak ke semua lokasi proyek MYC untuk mengawasi langsung progresnya. Kami juga akan memanggil dinas terkait untuk memastikan bahwa APBD Perubahan 2024 disusun berdasarkan kondisi riil proyek-proyek ini,” tambah Joni.

Joni juga menegaskan bahwa DPRD akan memastikan adanya perjanjian dengan Pemkab Kutim untuk memastikan penyelesaian proyek-proyek ini sesuai dengan yang direncanakan, demi menghindari kerugian yang dapat dialami pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami akan memastikan bahwa proyek-proyek MYC ini tidak hanya menjadi angka statistik tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” tutup Joni.

Kondisi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan proyek-proyek skala besar di pemerintahan daerah, di mana penyerapan anggaran dan pemenuhan kontrak menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.ADV