Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan Menyusahkan Masyarakat

Samarinda - Emak-emak berdaster demo di depan kantor Gubernur Kaltim pada Rabu 24 Juli 2024 terkait isu stop komersialisasi dan liberalisasi pendidikan anak. Mereka mengeluhkan harga buku paket dan LKS yang terlalu memberatkan orang tua siswa di tengah ekonomi yang sulit.

Selain keresahan terkait tingginya harga buku paket dan LKS hingga dugaan jual beli buku sekolah, orang tua juga mempertanyakan batasan sekolah gratis.

Nina, Korlap Aksi Stop Komersialisasi dan Liberalisasi Pendidikan Anak ini menyebut ia harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1,5 juta untuk membeli buku paket dan LKS untuk satu orang anaknya.  ( https://kaltim.tribunnews.com/2024/07/25 )

Koordinator unjuk rasa memaparkan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Satu diantaranya meminta Pemprov Kaltim memperjelas ikhwal program pendidikan gratis yang digembar-gemborkan pemerintah pusat. Menurut Nina, program tersebut belum terlaksana sepenuhnya karena masih ada sekolah negeri yang berbayar dengan dalih sedekah. ( https://kaltimkece.id )

Pendidikan Mahal, Mustahil Gratis dalam Sistem Kapitalisme

Emak-emak sebenarnya bukan hanya mengeluhkan biaya buku yang mahal. Namun, juga kompleksitas persoalan hidup yang bikin sesak di dada. Seperti semakin mahalnya harga kebutuhan pokok, bahan bakar, listrik, air, biaya kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya. 

Di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit dan ditambah mahalnya biaya pendidikan, semakin menyusahkan ibu-ibu untuk mengatur keuangan keluarga. Para ibu dituntut agar pintar memanajemen keuangan, sedangkan pemasukan keluarga tidak bertambah. 

Sebenarnya, pendidikan mahal hal yang wajar di alam sekulerisme saat ini. Orientasi hidup yang jauh dari agama dan hanya untuk dunia menjadikan pendidikan lumrah untuk dibisniskan. Pendidikan adalah komoditas yang bisa dikomersilkan, ujung-ujungnya terjadi liberalisasi pendidikan. Walhasil, masyarakat semakin menjerit dengan mahalnya biaya pendidikan. 

Mahalnya biaya pendidikan akan terus kita rasakan selama masih hidup dalam sistem kapitalisme. Dan beban hidup pun akan semakin berat dirasakan oleh masyarakat. 

Tak muluk-muluk, berharap negara mau memperhatikan ini semua. Emak-emak berdaster hingga rela berdemo turun ke jalan menyampaikan aspirasi kepada para pemangku kebijakan. Emak-emak hanya ingin aspirasi mereka didengar dan tuntutan mereka diaminkan oleh para penguasa. 

Sejatinya, negara memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok termasuk juga dalam masalah pendidikan. Karena pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Akan tetapi dalam sistem kapitalisme, negara hanya sebatas regulator yang menghubungkan kepentingan para kapitalis terhadap negeri ini. Bukan sebagai pengayom dan pelayan rakyat. Sehingga wajar, pendidikan dibebankan kepada sekolah dan orang tua.

Belum lagi, pada pendidikan saat ini, generasi yang terlahir tidak tercover akidah dan kepribadiannya. Yang ada hanyalah siswa yang jago sains dan teknologi tapi minim keimanan dan adab.  Ditambah kurikulum yang sering berubah seolah mejadikan para siswa menjadi kelinci percobaan.

Pendidikan dalam Islam Tanggung Jawab Negara

Sistem Islam memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan. Pendidikan dalam sistem Islam merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara secara gratis dan berkualitas. 

Sistem pendidikan dalam Islam melahirkan generasi yang gemilang. Generasi yang memiliki kepribadian Islam dan kekuatan akidah. Serta generasi bermental baja dan berakhlak mulia. Sosok generasi yang sulit terwujud dalam sistem kapitalisme.

Sistem sekuler yang berlaku hari ini berbeda jauh dengan sistem Islam. Dalam Islam, pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan bagian dari ikhtiar membentuk manusia dan umat berkualitas paripurna sesuai dengan misi penciptaan. 

Oleh karenanya, Islam menetapkan bahwa layanan publik tersebut merupakan hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara sebaik-baiknya, sebagaimana hak dasar seperti sandang, pangan dan papan. 

Pendidikan dikelola negara demi visi besar pencerdasan umat, bukan untuk dikomersialkan sehingga harus menarik biaya tinggi dari rakyat yang hendak mengenyam pendidikan, baik dasar, menengah, sampai ke pendidikan tinggi.

Hal ini sejalan dengan ketetapan syariat, bahwa fungsi negara atau penguasa adalah mengurus dan menjaga rakyatnya. Atas fungsi ini, para penguasa akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana sabda Nabi Saw., 

“Setiap kalian adalah pemimpin (pengurus) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban.” (HR Bukhari)

Para penguasa adalah pemimpin yang wajib mengurusi urusan rakyat dengan baik. Maka, pemimpin dalam Islam akan merasa takut jika abai dalam memenuhi hak rakyatnya. Mereka memahami bahwa amanat kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. 

Negara Islam akan memberikan dukungan penuh bagi pendidikan. Termasuk dalam mewujudkan layanan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Sejarah telah menorehkan tinta emas peradaban Islam, bahwa pendidikan Islam benar benar menjadi salah satu pilar peradaban cemerlang. 

Walhasil, siapa pun tidak bisa menafikan bahwa output pendidikan Islam benar-benar ideal. Ini tampak dari lahirnya generasi terbaik yang kontribusinya pada peradaban dunia, termasuk ilmu pengetahuan, tidak perlu lagi dipertanyakan. Mereka menjadi para ilmuwan sekaligus seorang ulama. 

Demikian Islam sangat fokus dan benar-benar memperhatikan urusan rakyatnya termasuk dalam pendidikan dengan sebaik-baiknya. Hal ini hanya akan bisa diwujudkan apabila Islam diterapkan dalam kehidupan. Sehingga rahmat dan keberkahan akan tercurah dari langit dan bumi. 

Wallahu a’lam bissowab.

Oleh: Lifa Umami, S.HI (Pemerhati Masalah Sosial)