Samarinda - Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) mendapat sorotan tajam dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT). Para aktivis AMPL-KT menemukan adanya dugaan PDLN yang dilakukan terindikasi tidak sesuai ketentuan. Menyikapi persoalan itu AMPL-KT akan turun ke jalan berunjuk rasa.
Ketua AMPL-KT Agus Setiawan mengungkapkan bahwa terdapat temuan dari AMPL-KT terkait adanya dugaan berbagai permasalahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022 dan 2023 yang diduga berpotensi merugikan keuangan Daerah dan Negara, diduga ada perbuatan melawan hukum. (Liputan6,15/07/2024)
Menurut Agus Setiawan, hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kaltim menunjukkan bahwa terdapat 6 pelaksanan perjalanan dinas yang dilakukan PDLN tidak melampirkan dokumen administrasi surat persetujuan perjalanan dinas maupun Exit permit.
Rincian enam PDLN yaitu, Sekertaris Daerah (1 kali pelaksanaan PDLN 2023), Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim (2 kali pelaksanaan PDLN 2022 dan 2023), Kabag Sumber Daya Alam Pengelolaan Data dan Informasi (2 kali pelaksanaan PDLN 2022 dan 2023), Analis Perencanaan, Evaluasi,dan Pelaporan Biro Umum Setda(1 kali pelaksanaan PDLN 2023).
Sudah seharusnya mahasiswa bersuara dan menjadi kontrol penguasa agar tetap berada dalam koridornya. Perjalanan dinas ke luar negeri dan sejenisnya tidak pantas dilakukan oleh penguasa di tengah susahnya masyarakat. Mahasiswa harus memulai perubahan itu dan merubah iklim hedonisme dikampus menjadi iklim yang penuh dengan hawa intelektual dan progresif. Mahasiswa harus melindungi dan membela masyarakat agar tidak dibodohi oleh pihak - pihak tertentu.
Mahasiswa harus mampu bersikap kritis terhadap apa yang terjadi di pemerintahan, kritis terhadap kebijakan - kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aparat negara, yang semula ingin menyejahterakan rakyat malah menyengsarakan rakyat. Mahasiswa juga harus berperan sebagai penerjemah kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting bagi social control dalam masyarakat. Mahasiswa harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi, kritis terhadap kebijakan Pemerintah,dan dapat melakukan tindakan untuk membela masyarakat. Mahasiswa juga harus berperan aktif dalam masyarakat dan berpikir lebih kritis terhadap masalah - masalah sosial yang menjadikan masyarakat sebagai korbannya. Karena sistem sekuler kapitalisme yang berkuasa saat ini maka peran mahasiswa yang kritis sangat dibutuhkan.
Mahasiswa merupakan kaum intelektual sebagai agen perubahan di masyarakat. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan menuju sistem yang Allah Swt. ridai, yaitu sistem Islam.
Allah adalah satu-satunya Zat yang Mahaadil hukum-Nya dan Mahasempurna aturan-Nya. Setidaknya ada empat hal yang perlu mahasiswa lakukan untuk memaksimalkan dan mereposisi peran politiknya menuju perubahan hakiki.
Para pemuda juga seyogianya melakukan sejumlah hal. Pertama, menghunjamkan keimanan bahwa Islam adalah agama yang paripurna, mengatur urusan dunia dan akhirat, bukan sekadar spiritual.
Kedua, mengkaji Islam sebagai ideologi, bukan sekadar ilmu pengetahuan. Mereka terikat dengan syariat Islam hingga bisa menilai baik dan buruk berdasarkan ajaran Islam.
Ketiga, senantiasa memiliki sikap berpihak pada Islam, bukan netral, apalagi oportunis demi mencari keuntungan duniawi. Mereka pun memiliki visi politik yang islami, bukan mengambil nilai-nilai demokrasi.
Keempat, terlibat dalam dakwah Islam demi tegaknya Islam kafah. Al-Qur’an telah merekam keteguhan iman dan kesungguhan perjuangan para pemuda Kahfi hingga mereka mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Taala.
Ingatlah sabda Nabi saw., wahai pemuda, “Janganlah kalian menjadi imma’ah (suka ikut-ikutan)! Kalian berkata, ‘Jika manusia berbuat baik, kami pun akan berbuat baik. Jika mereka berbuat zalim, kami juga akan berbuat zalim.’ Akan tetapi, kukuhkan diri kalian. Jika manusia berbuat baik, kalian juga berbuat baik. Jika mereka berbuat buruk, jangan kalian berlaku zalim.”
Hanya sistem politik Islam yang mampu mewujudkan peran politik hakiki pemuda. Sistem pendidikan Islam akan mencerdaskan pemuda terkait sistem Islam kafah sebagai pedoman dalam melakukan peran politiknya. Sudah semestinya generasi muda hari ini mendekatkan diri pada politik Islam, mempelajarinya dan mengembannya agar doktrin generasi muda sebagai agent of change, iron stock, social control, guardian of value, ataupun moral force dapat terealisasi.
Politik Islam dijalankan untuk menjamin kebutuhan setiap rakyat. Kebijakan yang lahir bukan dari akal semata, melainkan atas tuntunan wahyu, yaitu Al-Qur’an dan Sunah. Meskipun kekuasaan dalam Islam di tangan rakyat, kedaulatan (hak membuat aturan) wajib di tangan syarak (aturan Allah Swt.).
Jadi, jika mahasiswa mendapatkan pendidikan Islam seperti ini, mereka tidak akan terjebak pada politik praktis. Mereka akan memikirkan kebutuhan rakyat. Jikalau ada kebijakan yang salah (dalam pandangan Islam) diterapkan pada rakyat, mereka akan proaktif melakukan muhasabah kepada pemerintah.
Di samping itu, mereka juga akan menjadi generasi penerus. Dengan pendidikan politik Islam, mereka akan menjadi pemimpin yang taat syariat, menolak sistem pemerintahan yang berlawanan dengan Islam (demokrasi), dan akan menerapkan aturan Islam dengan sempurna. Wallahualam
Oleh : Hartatik (Pemerhati Sosial)
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru