Pemuda Kutim Desak DPRD dan Pemkab Bebaskan APBD dari Praktik Fee Proyek

Kutai Timur - Forum Pemuda Kutai Timur melayangkan tuntutan tegas kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dugaan praktik fee proyek sebesar 10-12 persen yang mencoreng pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp14,747 triliun.

Ketua Forum Pemuda Kutai Timur, Ali Basri, menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD Kutim dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (29/10/2024). Pertama, mendesak semua pihak di lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk berperan aktif memberantas korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan proyek barang dan jasa.

“Kami minta APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk komitmen fee 10 persen,” ujar Ali Basri.

Tuntutan kedua, Forum Pemuda meminta DPRD Kutim bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi mereka. Ketiga, mereka mendesak anggota DPRD mengelola pokok-pokok pikiran (pokir) berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi yang terindikasi sebagai sogokan agar tugas mereka berjalan.

Keempat, Ali Basri meminta aparat penegak hukum, termasuk Polres dan Kejaksaan Negeri, segera melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah.

“Kami ingin mafia proyek yang ada di pemerintahan Kutai Timur segera disingkirkan,” tegas Ali Basri.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, mengapresiasi keberanian Forum Pemuda Kutim menyuarakan aspirasi. Faizal juga menyatakan dukungannya untuk mendesak penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik fee proyek ini.

“Kita diingatkan kembali agar kejadian OTT tahun 2020 tidak terulang,” ujar Faizal, merujuk pada kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria.

Faizal menegaskan, dirinya mendukung sepenuhnya upaya membersihkan DPRD dan Pemkab Kutim dari mafia proyek. Ia juga mengutuk keras pelaku jika terbukti melakukan praktik tersebut.

“Masyarakat telah memberi kita peringatan untuk lebih peduli. Jangan sampai pengelolaan APBD kembali menjadi lahan permainan,” tutup Faizal.

Forum Pemuda Kutim berharap peringatan ini menjadi langkah awal pembenahan pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. (SH/ADV)