Samarinda - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser, melaporkan sepanjang Januari hingga awal September 2025 tercatat sebanyak 328 pekerja swasta di Kabupaten Paser mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang PHK tersebut menyasar sektor pertambangan dan perkebunan (mediakaltim.com, 09/09/2025).
Kepala Disnakertrans Kabupaten Paser, Rizky Noviar mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser telah berkomitmen agar tidak terjadi PHK di Kabupaten Paser. Namun ketika PHK tetap terjadi, Pemkab Paser menyediakan solusi untuk menekan angka pengangguran seperti memberikan beberapa jenis pelatihan. Juga berbagai program pemerintah seperti kredit Paser tuntas (mediakaltim.com, 09/09/2025).
Sedangkan pada skala nasional berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebanyak 42.385 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari - Juni 2025. Jika dibandingkan dengan jumlah korban PHK Januari - Juni 2024 lalu, jumlah PHK tahun 2025 ini naik 32,19 persen (kompas.com, 22/07/2025).
Sistem Kapitalisme Dipertahankan, Rakyat Menjadi Korban
Kabupaten Paser merupakan wilayah penghasil tambang batu bara dan perkebunan terutama sawit. Batu bara di Kabupaten Paser merupakan salah satu komoditas utama yang dieksplorasi dan dieksploitasi. Cadangan batu baranya tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Muara Komam, Long Ikis, dan Batu Engau. Beberapa perusahaan tambang besar memiliki konsesi pertambangan di wilayah ini, hal ini menunjukkan potensi besar batu bara di Kabupaten Paser (Kompasiana.com, 19/10/2024).
Sedangkan salam sektor perkebunan sawit, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 saja, luas perkebunan sawit di Indonesia sudah mencapai 14,9 juta hektar. Dan Provinsi Kalimantan Timur menempati urutan kelima se-Indonesia sebagai Provinsi yang memiliki lahan perkebunan sawit terluas, yaitu mencapai 1,4 juta hektar, yang tersebar di beberapa wilayah Kalimantan Timur termasuk Kabupaten Paser (humas.paserkab.go.id, 25/07/2023).
Dengan adanya potensi besar itu, seharusnya menjadi sektor yang bisa memberi kesejahteraan, terutama dalam hal pekerjaan. Tapi ternyata PHK dari sektor tersebut justru sangat banyak. Disnakertrans Kabupaten Paser menyampaikan gelombang PHK yang terjadi banyak menyasar sektor pertambangan dan perkebunan. Sebagian besar PHK terjadi dengan alasan pengambilalihan perusahan, habis masa kontrak, pelanggaran perjanjian kerja, hingga performa kerja yang dianggap tidak memenuhi target (mediakaltim.com, 09/09/2025).
Namun, solusi yang diberikan tidak mampu menyelesaikan masalah PHK, karena sekedar pemberian pelatihan dan utang. Padahal yang dibutuhkan adalah tersedianya lapangan pekerjaan. Pemberian pelatihan memang akan memberikan manfaat bagi para calon pekerja, karna dapat meningkatkan kemampuan dan performa dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun, hal itu akan sia-sia jika performa pekerja meningkat tapi tidak ada lapangan pekerjaan. Pekerja juga masih harus bergelut dengan masa kontrak kerja, meski pekerja sudah memberikan upaya maksimal selama bekerja jika masa kontrak habis PHK akan tetap mereka dapatkan.
Tentu akan berbeda jika sektor pertambangan dan perkebunan dikelola secara mandiri oleh negara. Tidak akan ada kebijakan yang hanya menguntungkan perusahaan namun mengesampingkan kepentingan pekerja dan rakyat. Seperti persyaratan kerja yang menyulitkan, atau kontrak kerja singkat yang membuat pekerja sulit bertahan, hingga pencemaran dan perusakan alam yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh warga sekitar.
Padahal dampak PHK bagi generasi sangat banyak. Misalnya maraknya terjadi kekerasan dan kriminalitas. Karena sulitnya memenuhi kebutuhan akibat tidak bekerja, tidak jarang orang menjadi gelap mata melakukan tindakan pencurian, penipuan, hingga pembunuhan. Banyak terjadi pula kekerasan dalam rumah tangga akibat orang tua stress karna tekanan ekonomi. Sebegitu besar dampak PHK dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, masa depan pun menjadi suram.
Maka selama sistem kapitalisme dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban. Sebab, dalam sistem ini para kapital lah yang akan selalu diuntungkan. Perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha menjadi satu hal yang tidak dapat dihindari. Seorang penguasa butuh modal dari pengusaha untuk mendapatkan kursi kekuasaannya. Begitu pun pengusaha juga butuh penguasa untuk membuat kebijakan yang memberikan keuntungan baginya. Karna pada dasarnya asas dari sistem kapitalisme ini adalah meraih keuntungan atau materi. Dengan segala cara dan mengesampingkan syariat apalagi kepentingan rakyat, selama hal itu membawa benefit dan profit akan disah dan halalkan.
Islam Menjamin Ketersediaan Lapangan Kerja
Dalam Islam menjadi suatu keutamaan bagi orang yang kuat baik secara fisik, mental, maupun finansial. Rasulullah SAW bersabda “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dari pada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali kamu merasa lemah.” (HR. Muslim)
Oleh sebab itu, Islam mewajibkan laki-laki yang sudah dewasa untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumuah ayat 10 “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (TQS. Al-Jumuah: 10)
Begitu pentingnya bekerja hingga Khalifah Umar bin Khattab pernah menegur orang-orang yang sibuk berdiam di masjid disaat orang makan bekerja. Beliau berkata “kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tau langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak”. Kemudian Khalifah Umar mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian untuk ditanam.
Karena itu negara dalam Islam akan mensupport rakyatnya untuk bekerja terutama bagi laki-laki, melalui berbagai cara, antara lain memberikan pendidikan yang berkualitas sehingga terbentuk individu yang siap bekerja, memberikan lahan kosong untuk dikelola, serta memberikan modal usaha bagi warga yang membutuhkan.
Ditambah dengan peluang kerja yang besar jika sumber daya alam dikelola secara mandiri oleh negara. Sehingga dapat menyerap secara maksimal potensi warga negara yang ada. Tanpa ada kebijakan perusahaan yang menyulitkan dan merugikan pekerjanya. Sehingga gelombang PHK dan pengangguran pun dapat dicegah. Demikianlah cara Islam menjamin kebutuhan setiap warna negaranya secara tidak langsung.
Oleh : Ns. Rizqa Fadlilah, S. Kep
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru
