Share ke media
Politik

Viral, Ayub-Solikin Perwakilan Muda Koalisi Golkar-PDIP di Pilkada Kukar (Menakar Kekuatan Pilkada Kukar 2020)

06 Jul 2019 10:00:444921 Dibaca
No Photo
Foto: Lambang Golkar dan PDIP

Tenggarong - Kukar, Setelah pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 selesai digelar, kini Indonesia akan menjalankan kembali perhelatan politik di provinsi, kabupaten dan kota.

Sebanyak 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan serentak sekitar bulan September 2020.

Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri memberikan release bahwa sejak awal, daerah yang menggelar Pilkada 2020 ada 269, bertambah menjadi 270 daerah setelah pilwali di Kota Makassar tahun 2018 dimenangkan oleh kotak kosong maka Makassar akan kembali menggelar Pilkada di 2020.

Provinsi Kalimantan Timur akan menghelat pesta rakyat ini di 9 daerah yakni 3 kota yaitu Samarinda, Bontang dan Balikpapan serta 6 kabupaten yaitu Kukar, Paser, Berau, Kutim, Kubar, dan Mahulu.

Pilpres dan Pileg di Kutai Kartanegara

Hasil rapat pleno KPU Kukar menunjukkan Capres 01 Jokowi-Amin unggul 55,47 persen atau 215 suara dan Capres Prabowo-Sandi mendapat 44,53 persen atau sebesar 172.609 suara.

Sedangkan perolehan suara Pemilihan Legislatif (pileg), Golkar masih meraih suara terbesar, yaitu 13 kursi. Namun, kursi Golkar itu menyusut 6 kursi dibanding hasil Pileg 2014 yang berhasil mendapatkan 19 kursi.

Disusul Gerindra, dari 5 kursi di periode 2014, kini naik menjadi 7 kursi. PDI Perjuangan yang periode sebelumnya hanya 6 kursi, kini naik menjadi 7 kursi. Disusul PAN yang memperoleh 5 kursi, bersaing dengan PKB yang periode sebelumnya tidak mendapatkan kursi, kini mendapatkan 5 kursi di DPRD Kukar.

Adapun PKS mendapatkan 3 kursi dan NasDem dua kursi. disusul Partai Hanura, PPP, dan Perindo masing-masing memperoleh satu kursi. Total 45 kursi berhasil diduduki oleh 10 partai politik.

Partai Golkar masih dipilih masyarakat untuk menjadi pemenang di Kukar, kursi ketua DPRD Kukar dipastikan masih milik Golkar. Sedangkan Gerindra dan PDI Perjuangan dipastikan mendampingi Golkar sebagai unsur pimpinan, untuk PKB dan PAN yang sama-sama memperoleh lima kursi ditentukan berdasarkan jumlah suara konstituen untuk mengisi kursi wakil ketua yang tersisa dan berdasarkan hasil rekapitulasi terakhir, PKB unggul sebesar 170 suara dari PAN sehingga PKB berhak menduduki kursi wakil ketua DPRD Kukar.

Hasil pemilu (pilpres dan pileg) nasional yang menunjukan kemenangan Jokowi-Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih serta keberhasilan  PDIP, Gerindra dan Golkar sebagai partai dalam urutan tiga besar. Persaingan ketiga partai besar ini pun tak luput terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Golkar sebagai partai penguasa yang telah mengakar kuat di Kukar, walaupun mendapatkan banyak sekali permasalahan dalam pemilihan tahun ini, salah satunya adalah permasalahan hukum Rita Widyasari dan Khairudin yang merupakan tokoh utama di Golkar Kukar, tidak membuat Golkar Kukar terhempas dan tetap menjadi partai pemenang.

Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan Golkar secara organisatoris melalui mesin-mesin partai telah teruji dalam keadaan sulit sekalipun, ditambah dengan kekuatan personal kader-kader Golkar baik yang bergerak karena menjadi calon-calon legislatif ataupun kader-kader yang terus menyuarakan Golkar melalui media dan organisasi yang dipimpinnya, telah berhasil menarik simpati masyarakat untuk memberikan suaranya bagi kemenangan Golkar di Kukar.

Abdul Rasid sebagai Ketua Golkar Kukar telah berhasil meneruskan trend positif suara Golkar, mengalami penurunan perolehan suara dinilai wajar karena kondisional internal partai setelah timbulnya permasalahan hukum baik di tingkat pusat dan daerah yang menerpa pimpinan Golkar, sampai dengan situasional efek politik identitas Jokowi dan Prabowo, yang menuntut kader Golkar kukar menyusun strategi jitu agar dapat mengamankan suara sekaligus menjalankan perintah partai.

Dominasi tokoh-tokoh Golkar dalam persaingan pileg baik di tingkat nasional dan Provinsi Kaltim melalui zona Kabupaten Kukar tak pelak memberikan kontribusi nyata bagi kemenangan Golkar.

Tokoh-tokoh seperti HM. Syahrun yang saat ini merupakan ketua DPRD Kaltim, Salehuddin saat periode sebelumnya berhasil meraih suara terbesar sehingga berhasil menduduki ketua DPRD Kukar dan Sarkowi V Zahri ketua Fraksi Golkar di DPRD Kaltim, meraih suara signifikan dan berhasil lolos menjadi anggota DPRD Kaltim 2019-2024.

Hetifah Sjaifudian dan Rudi Mas’ud yang lolos ke DPR RI juga memberikan keuntungan bagi Golkar Kukar. Terakhir Bupati Kukar saat ini Edi Damansyah, sebagai dewan penasehat di Golkar Kukar, tentu saja sedikit banyak ikut memberikan jalan yang terbuka bagi program-program kerja partai yang telah digagas Golkar semasa di pimpin Rita Widyasari.

Efek ekor jas (coat-tail effect) pilpres tampaknya sangat mempengaruhi perolehan suara Gerindra Kukar. Terbukti, suara Gerindra naik signifikan di daerah perkotaan akibat kampanye massif menggunakan medsos yang memang menjadi bagian strategi BPN.

Begitu juga dengan PDIP, dari hasil terakhir perhitungan suara, jelas PDIP Kukar diuntungkan oleh Pilpres kali ini, begitu populernya PDIP karena sering muncul di pemberitaan, kampanye pilpres yang masif dan menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat membuat wilayah pinggiran kota, pedesaaan dan daerah hulu Mahakam menjadi basis kemenangan.

Bagaimana dengan partai-partai lain yang berhasil meraih kursi di DPRD Kukar tahun 2019 ini, faktor figure para caleg adalah indikator utama yang mempengaruhi keterpilihan suara di pileg Kukar. Bagi PKB kehadiran Puji Hartadi sebagai ketua PKB Kukar sangat menentukan, sebelumnya Puji menjadi Ketua Hanura Kukar, karena persoalan internal Hanura di Pusat, membuat Puji beserta kader potensial lainnya hengkang ke PKB dan faktanya PKB berhasil meraih unsur pimpinan DPRD Kukar dan Puji sendiri berhasil lolos ke DPRD Kaltim.

Partai Gerindra sempat menjadi pusat perhatian, ketika H. Rudiansyah Ketua Gerindra Kukar yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua DPRD Kukar, gagal lolos di pileg 2019. Kegagalan ini tertutupi dengan keberhasilan kader Gerindra lainnya yang sukses menaikkan suara Gerindra dan menjadi pemenang kedua di Kukar.

Kabarnya, Rudiansyah menjadi kandidat kuat sebagai Wakil Bupati pendamping Bupati Edi Damansyah di paruh akhir masa jabatan yang tersisa kurang lebih 15 bulan lagi, wakil bupati ini akan sangat penting manakala nantinya Edi Damansyah mengikuti kontestasi pilkada, sebab wakil bupati akan menjadi bupati sementara selama masa kampanye dan faktor ini sangat mempengaruhi “arah dukungan” Pemerintah Kukar.

Kegagalan Rudiansyah dalam pileg dan keberhasilannya menduduki posisi wakil bupati menjadi salah satu faktor penentu dalam suksesi ketua Gerindra Kukar. Nama Alif Turiadi ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kukar dan Ria Handayani Ketua KONI Kukar yang berhasil lolos pada pileg, di sebut-sebut sebagai kandidat kuat bersaing dengan Rudiansyah.

Darlis Pattalongi dan Baharudin Demmu menjadi tokoh PAN masuk ke bursa pilkada Kukar 2020, dengan Raihan 5 kursi di DPRD Kukar, PAN harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung bupati dan wakil bupati Kukar. Sedangkan PKS, NasDem, Hanura, PPP, dan Perindo belum menampakkan kandidat untuk bersaing di Pilkada Kukar.

Koalisi parpol ditingkat pusat tampaknya akan menjalar ke Kukar, hal itu sulit terbantahkan karena partai politik muara keputusan berada di tingkat pusat, termasuk pilkada Kukar. Rekomendasi pengusungan nama calon bupati dan wakil bupati pun melalui persetujuan ketua umum dan sekjend partai politik.

Munculnya Gerakan Kaum Muda Golkar dan PDIP di Pilkada Kukar

Baru-baru ini viral di berbagai macam laman medsos tentang koalisi Golkar dan PDIP di Kukar, bahkan mengerucut dengan menyebut nama yakni Muhammad Husni Fahruddin Ketua AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Kaltim yang disandingkan dengan Solikin Ketua PDIP Perjuangan Kukar dengan tagline PERKASA (perjuangan karya sejahtera).

Kader-kader muda partai Golkar dan PDIP di Kukar bersepakat untuk mendorong tokoh-tokoh muda yang telah teruji pengalamannya dalam berpolitik dan memiliki kapasitas menjadi seorang pemimpin.

Dikonfirmasi, Husni yang akrab disapa Ayub ini menjelaskan bahwa Golkar memiliki mekanisme dalam menentukan calon untuk mengikuti Pilkada, ada aturan yang telah ditetapkan di AD/ART dan PO Partai Golkar, apalagi banyak kader-kader Golkar lainnya yang memiliki kapasitas mumpuni untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar.

“Terkejut juga mengetahui banyak teman-teman muda di parpol baik Golkar dan PDIP yang berinisiasi mengusung saya dan ketua Solikin, saya apresiasi dan berterima kasih atas kepercayaannya, namun di Golkar itu sangat banyak tokoh-tokoh senior macam haji alung (HM. Syahrum), Kak Rasid (Ketua Golkar Kukar Abdul Rasid), bang owi (Sarkowi V Zahri), ketua Saleh (Salehudin Ketua DPRD Kukar) termasuk kanda Isnaini (Anggota DPRD Kukar) dan Ketua SOKSI Kaltim (Rudi Mas’ud) yang lolos ke senayan dengan suara yang besar, terutama Bupati Kukar Edi Damansyah yang merupakan dewan penasehat Golkar Kukar, sebagai incumbent beliau memiliki peluang yang lebih besar, tidak etis saya melewati beliau-beliau. Apalagi kalau membicarakan PDIP, saya sangat hormat dengan kanda safaruddin (Ketua PDIP Kaltim) dan mba Nanda (Ananda Emir Moeis), walaupun saya sering komunikasi dengan beliau berdua, tapi belum pernah ada pembicaraan kearah pilkada Kukar, hanya sebatas diskusi ringan”, ungkap Ayub saat didatangi di kediaman rumahnya, Sabtu (6/7/19). (Ar/Red).