Pariwisata Sebagai Syi'ar Dakwah, Bukan Menguatkan Cengkeraman Kapitalis

Samarinda - Pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman sudah selesai dikerjakan. Pengerjan Dermaga ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, Pemerintah Kabupaten Berau mengalokasikan anggaran senilai Rp 11 miliar dari total anggaran yang diperlukan Rp 55 miliar. Kemudian untuk tahap selanjutnya mendapatkan bantuan keuangan provinsi senilai Rp 44 miliar. Dan di tahun 2021 , bantuan yang diturunkan senilai Rp 18 miliar, sementara di tahun 2023 senilai Rp 26 miliar. (Kaltim.tribunnews.com, 16/02/2022)

Dermaga tersebut nantinya akan mempermudah akses pariwisata di pesisir Berau menuju Teluk Sumbang melalui laut atau Pulau Kaniungan. Dengan selesainya dermaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan wisatawan ke wilayah pesisir selatan Bumi Batiwakkal.

Pemerintah Kabupaten Berau pada tahun ini memiliki berbagai perencanaan terkait pengembangan kepariwisataan di kabupaten paling utara Kalimantan Timur itu.

Berdasarkan informasi dari Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, saat berkunjung ke Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim pekan lalu, Plt Kepala Dispar Kaltim, H. Irvan Rivai, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan tiga agenda besar tahun ini. Antara lain, rencana pembukaan bandara di Pulau Kaniungan yang akan dilalui pesawat amfibi, model bisnis ekowisata berkelanjutan di kawasan Pulau Kaniungan Besar dan ditunjuknya Berau sebagai tempat penyelenggaraan Pemilihan Duta Pariwisata Indonesia. (Kaltimprov.go.id, 18/07/2022)

Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam struktur perekonomian. Selain itu, dengan semakin berkembangnya daerah wisata, akan tercipta lapangan kerja serta berusaha untuk masyarakat di sekitarnya sehingga pendapatan masyakarakat juga meningkat. Sektor pariwisata Kabupaten Berau potensi dan dapat menjadi daerah tujuan utama wisata di Kalimantan Timur. (Beraukab.go.id)

Sektor Pariwisata, Menuntaskan Kemiskinan?

Kalimantan timur dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar, termasuk salah satunya adalah wilayah Berau. Dengan kekayaan alam yang luar biasa besar, harusnya masyarakat di wilayah ini bisa sejahtera dengan hasil pengelolaan SDA yang dimiliki. Tapi pada faktanya kemiskinan pun masih banyak jumlahnya.

Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Berau meningkat pada tahun 2022. Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi terjadinya peningkatan tersebut. Yakni, dari 5,19 persen menjadi 5,88 persen.

Dengan keindahan alam yang dimiliki Berau ini, pemerintah berencana memaksimalkan sektor pariwisata di sana. Pariwisata digadang-gadang bisa memperbaiki ekonomi masyarakat di sekitarnya sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan.

Dengan adanya daerah pariwisata, maka akan terbuka lapangan pekerjaan bagi warga. Dimana warga bisa bekerja di daerah dan para pelaku usaha bisa menjual. 

Namun sungguh naas, harga tiket penerbangan menuju Kabupaten Berau cukup tinggi sehingga menjadi kendala bagi wisatawan untuk datang. Artinya, wilayah pariwisata akan sepi pengunjung dan pendapatan masyarakat pun tetap kecil.

Adapun pekerjaan yang ditawarkan pada mereka adalah pekerjaan dengan upah di bawah rata-rata, seperti penjaga karcis, cleaning service dan lainnya. Itu pun harus berebut karena jumlah lowongan biasanya tidak sebanyak pencari kerja.

Belum lagi polemik lahan yang selalu terjadi di hampir setiap pembangunan. Pasti, rakyat sebagai pihak yang lemah tidak memiliki daya tawar, hingga harus rela menerima nasib, tanahnya dibeli dengan harga yang tidak pantas.

Begitupun bisnis-bisnis sampingannya seperti toko-toko, restoran dan lainnya yang melengkapi arena wisata. Hal demikian tentu tidak pernah menguntungkan masyarakat sekitar yang tidak memiliki modal besar dan kemampuan yang mumpuni. Lagi-lagi korporasi besar yang akan mendulang keuntungan dengan berdirinya resort-resort dan hotel milik mereka.

Maka, pengembangan sektor pariwisata demi mengurangi angka kemiskinan adalah jauh panggang dari api atau hanya mimpi belaka.

Yang terjadi sesungguhnya dengan pengembangan sektor pariwisata adalah eksploitasi SDAE yang dimiliki Kabupaten Berau oleh pihak asing maupun swasta. Maka ini akan semakin mengokohkan cengkeraman negara kapitalis dalam menguasai sumber daya alam di Indonesia.

Sejatinya dengan SDAE melimpah yang dimiliki, antara lain hasil tambang juga perkebunan, jika dikelola secara mandiri akan mampu mensejahterakan rakyat.

Pandangan Islam Tentang Pariwisata

Dalam Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Negara berkewajiban mengelola kepemilikan umum ini. hasilnya untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Haram hukumnya menyerahkan kepemilikan umum kepada individu, swasta, atau asing.

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.,

 “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah).

 “Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah)

Sehingga sumberdaya alam yang ada, harus dikelola mandiri oleh negara dan hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Jadi kekayaan alam yang ada tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata dalam rangka menyelesaikan misi misi.

Adapun pariwisata dalam Islam adalah sebagai tempat syiar dakwah yang efektif. Karena selain menyodorkan keindahan alam yang merupakan bukti kemahabesaran Allah SWT, pariwisata juga sebagai sarana dakwah.

Maka negara Islam tidak akan mengeksploitasi bidang ini untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Pariwisata pun menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Islam yang cantik dan menawan sehingga para turis akan semakin memahami Islam.

Seharusnya, negara mampu mengokohkan akidah umat dan menghilangkan pengaruh budaya lain yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dipahami oleh umat bahwa menjadikan pariwisata sebagai bagian dari dakwah bukan hanya terbatas pada konsep teknisnya saja, namun lebih dari itu, kita harus menetapkan landasan tata kelola negara yang sekuler menjadi Islam agar sektor pariwisata memiliki fungsi utama sebagai bentuk utama. syiar islam.

 Wallahu a’lam

Oleh: Lifa Umami, S.HI (Pemerhati Masalah Sosial)

disclaimer : Tulisan ini merupakan partisipasi individu masyarakat yang ingin menuangkan pokok-pokok fikiran, ide serta gagasan yang sepenuhnya merupakan hak cipta dari yang bersangkutan. Isi, redaksi dan narasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.