SAMARINDA- Mengawali kunjungan kerjanya di provinsi Kaltim pada tanggal 27 Desember 2019. Presiden Jokowi mengawalinya dengan menemui sejumlah tokoh masyarakat setempat untuk menjelaskan tentang pemindahan Ibukota Negara (IKN).
Titik kawasan pemindahan lokasi ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di antara Paser Penajam Utara dan Kutai Kartanegara.
“Saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ingin kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita negara, ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Paser Penajam Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden Jokowi saat mengawali sambutannya dalam pertemuan yang digelar di sebuah restoran di kota Balikpapan, Selasa (17/12) siang.
Presiden menjelaskan, keputusan pemindahan ibu kota negara ini sudah melalui studi yang cukup lama, sudah 5 tahun lalu dimulai.
Ia menyampaikan, studi mengenai perpindahan ibu kota itu sudah dimulai sejak presiden pertama kita, Bung Karno dulu sudah sebetulnya sudah ingin memindahkan ibu kota di Palangkaraya.
Kemudian presiden berikutnya juga ingin memindahkan dari Jakarta tapi tetap masih di Jawa. Kemudian terakhir Presiden sebelum dirinya juga ingin memindahkan ibu kota.
Artinya, lanjut Kepala Negara, memang ini sebuah perjalanan panjang keinginan kita untuk memindahkan ibu kota.
Karena dari sisi penduduk yang sekarang 267 juta, 56% itu ada di Jawa, totalnya di Jawa itu kurang lebih 149 juta ada di Jawa. Sementara PDB ekonomi itu 58% ada di Jawa khususnya di Jakarta.
“Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti ke semuanya ke Jawa lebih khusus lagi ke Jakarta.
Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tapi semikin padat karena memang penduduk datang datang dari seluruh penjuru tanah air,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan, bahwa proses pemilihan ini sudah melalui sebuah kalkulasi, sebuah perhitungan yang panjang.
Setelah data-data disampaikan, pemerintah memutuskan pindahnya ke Kalimantan Timur khususnya di Paser Penajam Utara dan di Kutai Kartanegara.
“Sampai kemarin memang yang sudah diputuskan mencakup kurang lebih 193 ribu hektar, tetapi tadi Pak Gubernur menyampaikan yang disiapkan dalam jangka yang sangat panjang adalah 410 ribu hektar, yang itu memang sudah konsesi-konsesi HTI yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena memang itu adalah milik negara,” terang Presiden Jokowi.
Presiden juga menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin memindahkan fisik kantor atau fisik gedung dari Jakarta.
Tapi yang diinginkan nanti pindahnya ibu kota ini juga ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola piier, sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini agar kita diinstall sistemya.
“Sehingga waktu masuk birokrasi kita sistem itulah yang nanti akan memberikan paduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespon setiap perubahan-perubahan yang ada,” pungkas Presiden Jokowi.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.
(jr)
Masukkan alamat email untuk mendapatkan informasi terbaru