Share ke media
Opini Publik

Magnet IKN: Negara Tetangga Tertarik Kota Penyangga

26 Dec 2022 04:00:0532 Dibaca
No Photo
ilustrasi gambar : kaltim.suara.com - Wisata dan Ekonomi Kreatif di IKN Nusantara Harus Dikembangkan, Hetifah Sjaifudian Desak Langsung Pemkab PPU Soal Ini - 18 Mei 2022

Samarinda - Ibu kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi magnet bagi negara tetangga. Termasuk di dalam Kaltim sendiri bagi daerah sekitar PPU, yakni kota penyangga. Salah satunya kota Samarinda kecipratan berkah minat investor. Negara tetangga yang tertarik berinvestasi yakni Sabah-China Chamber of Commerce (SCCC) alias kamar dagang Sabah-China.

Keseriusan membuka jalur kerja sama ekonomi dibuktikan dengan kunjungan delegasi Kadin-nya negeri Sabah Malaysia ini ke Pemkot Samarinda dengan dipimpin langsung Presiden SCCC Datuk Frankie CT Liew, Deputy President Brett Chua. Dari pihak pemerintah diterima oleh Plh Sekda kota Samarinda Marnabas Patiroy. Marnabas menyampaikan Samarinda sebagai ibu kota provinsi Kaltim memerlukan kerjasama dari daerah-daerah lain, apalagi Samarinda menjadi salah satu penopang utama IKN Nusantara. Untuk urusan kemudahan investasi, lanjut Marnabas Mal Pelayanan Publik kota Samarinda akan memanjakan proses perizinan nantinya. (ppid.samarindakota.go.id)

Kota Penyangga Diincar Investor

Samarinda sebagai kota penyangga IKN ikut menjadi magnet tertariknya investor asing. Salah satunya negara tetangga Malaysia. Berbagai pihak memang memandang pindah IKN ke Kaltim akan berdampak positif karena meningkatnya kegiatan ekonomi berupa investasi. Investasi dijadikan solusi di balik ketidakmampuan pemerintah membiayai IKN. Pindah IKN terkesan dipaksakan, berbagai regulasi dimudahkan demi menarik minat investor tanpa peduli dampak negatif berupa kapitalisasi swasta dan asing yang makin berkuasa. Tentu ini bahaya nyata yang wajib disadari untuk dihindari. Yakni IKN disandera kepentingan oligarki.

Negara seharusnya dalam membangun IKN tidak mengandalkan investor asing. IKN seharusnya dibangun mandiri dan menghindari keterlibatan swasta atau asing untuk menjaga kedaulatan negara. Termasuk kota penyangga di sekitarnya jangan sampai jadi incaran.  Tidak bisa dipungkiri, saat ini negara Indonesia memang butuh sekali suntikan dana. Utang yang sudah telanjur melambung sedangkan pemasukan dari sektor lain termasuk minat investor mulai kendor bahkan mundur.

Andai dikatakan IKN jadi magnet, tetapi di baliknya tertolak jika pemerintah tidak mengobral janji dan regulasi yang membuat investor tertarik. Padahal, investasi bagaikan utang bahkan strategi penjajahan baru.

Pembangunan IKN dalam Islam Tidak akan Diincar Asing

Infrastruktur dalam sistem Islam termasuk pindah IKN hanya akan dibangun ketika masyarakat memang sangat membutuhkan dan tentu memperhatikan sebab akibat dari pembangunan tersebut. Apakah akan memberikan bencana atau merugikan masyarakat atau tidak. Hendaknya dalam hal pemindahan ibu kota baru Indonesia memperhatikan beberapa aspek, strategi, kesiapan matang, dana, dan kemaslahatan khususnya bagi masyarakat. Selain itu, dalam hal menjalin hubungan diplomatik atau hubungan lainnya dengan negara asing Islam punya aturan tegas. Salah satunya tidak boleh menjalin kerjasama dengan negara yang memusuhi Islam. Termasuk menghindari dari incaran asing atau oligarki.

Selain itu, Islam punya pengaturan yang jelas terkait kekayaan atau ekonomi sehingga tidak bergantung pada asing. Islam mengatur sistem kerja sama dengan tidak diperbolehkannya investor asing melakukan investasi dalam bidang strategis apalagi untuk ibu kota pusat pemerintahan. Sebab jika pihak asing melakukan investasi terhadap bidang-bidang yang strategis dan vital, maka bisa dipastikan bahwa investor tersebut akan menyertir penguasa.

Penerapan sistem ekonomi Islam tidak lepas dari sistem pemerintahan Islam secara kaffah. Islam dalam mengelola kekayaan dan perekonomian akan mampu menyediakan sumber dana yang dibutuhkan untuk pembangunan, termasuk dalam membangun ibu kota baru. Dengan itu semua negara bisa mandiri dan dampak buruk akibat investasi yakni kapitalisasi bisa dihindarkan.

Wallahu’alam…

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd, alumni Pascasarjana Unlam

disclaimer : Tulisan ini merupakan partisipasi individu masyarakat yang ingin menuangkan pokok-pokok fikiran, ide serta gagasan yang sepenuhnya merupakan hak cipta dari yang bersangkutan. Isiredaksi dan narasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis