Share ke media
Opini Publik

Persoalan Kemiskinan Padahal Kaya SDAE

30 Oct 2022 03:00:07150 Dibaca
No Photo
Ilustrasi : Liputan 6 edisi 15/07/2021 - 27,5 juta penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan ( photo inset : Vivi Muktamarina - pengamat sosial - warga Samarinda

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diusianya yang mencapai tahun ke-23, masih menghadapi beberapa isu dalam pembangunan daerah.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menyebut bahwa konektivitas jalan antar wilayah hingga hilirisasi sektor pertanian menjadi isu-isu penting yang perlu ditingkatkan.
Berkaitan dengan konektivitas antar wilayah, masih adanya jaringan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Kutim adalah salah satu daerah penghasil SDAE terbesar. Namun terkait infrastruktur jalan yang sangat memprihatikan. Misalnya, daerah muara Ancalong yang masuk peringkat pertama dari 18 kecamatan angka kemiskinan ekstrim. Meski data itu didapat dari penerima bantuan covid-19. 

Sampai-sampai Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kasmidi Bulang Kembali kritisi angka kemiskinan ekstrem yang dimiliki pemerintah pusat. Menurutnya, akan sangat berharga dengan potensi kekayaan yang dimiliki namun angka kemiskinan di 18 kecamatan yang tinggi. (Tribun Kaltim.co, 18/10/2022)

 

demikian permasalahan kemiskinan akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dari berbagai infrastruktur yang dikomersialkan. Sehingga jika tidak mengundang uang atau menguntungkan para kapital maka jangan harap ada perbaikan infrastruktur.

Memprihatinkan di negeri yang kaya sumber daya alam, infrastruktur konektivitas jalan antar wilayah justru buruk.

Visi pembangunan infrastruktur dalam memanfaatkan hanya untuk meraup keuntungan, memanfaatkan ladang bisnis, dan proyek-proyek para elit demi ambisi dan kepuasan mereka sendiri.

Ekonomi hanya memanfaatkan sebagai manfaat dari elit dan pemilik modal yang hanya memperhatikan kepentingan individu dan kelompok semata. Sosial -ekonomi akan terus diperbesar jika ekonomi kapitalisme ini tetap menjadi kiblat pembangunan ekonomi.  

Jangan bermimpi keadilan sosial-ekenomi akan hilang jika sumber daya alam dikuasai oleh pemilik modal alias kapitalis. Rakyat akan tetap melarat, hanya jadi buruh di negeri sendiri. Kami yakin hal itu tentu akan berbeda jika regulasi ekonomi-sosial dijalankan dengan “sistem syariah” (Islam) yang pasti menjadikan Rahmattan lil Aalamin. Pelayanan publik dan kepentingan masyarakat menjadi yang pertama dan utama.

Pemberian kesejahteraan dalam  “sistem syariah” (Islam) tidak diragukan lagi karena pengelolaan sosial-ekonomi dan aturan-aturan yang jelas dari Islam. Dalam sistem Islam masyarakat tidak akan merasa resah, gelisah, dan galau dalam aspek ekonomi jelas tanggung jawab negara karena mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup ummat.

Dalam sistem Islam Kepemilikan ummat. Kekayaan sumber daya alam pun milik umat dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ummat.

Apalagi dalam sistem ekonomi yang betul-betul menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dipenuhi, maka negara Islam menjadi tameng terdepan dalam mengurusinya tanpa memperhatikan kepentingan individu dan golongan saja.

Wallahu’alam…


Penulis :   Vivi Muktamarina, warga Samarinda - Pemerhati Sosial

disclaimer : Tulisan ini merupakan partisipasi individu masyarakat yang ingin menuangkan pokok-pokok fikiran, ide serta gagasan yang sepenuhnya merupakan hak cipta dari yang bersangkutan. Isi, redaksi dan narasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.