Koordinasi Delineasi IKN, Pemkab Kukar Tegaskan Dukung Proses yang Ada

Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan koordinasi delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini Pemkab mendukung semua proses yang ada.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Dafip Haryanto saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi Wilayah yang terpotong Delineasi IKN, Rabu (11/6/2025) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Kata dia, secara unsur kebijakan dari hasil pertemuan terakhir di Batuah Loa Janan, sudah diserahkan beberapa rujukan yang bisa dipakai. Pemkab Kukar juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait delineasi IKN.

“Pemkab sudah mengumpulkan unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat terkait delineasi ini, pada prinsipnya mendukung proses yang ada,” sebut Dafip.

Pemkab juga mengusulkan supaya penamaan wilayah yang ada penduduknya agar jangan diganti nama. Baru jika tidak ada penduduknya, dipersilakan bagi Otoritas IKN (OIKN) untuk menamainya.

“Kami sudah melakukan beberapa konsep penataan desa delineasi IKN. Pesan Bupati agar mendapat kepastian proses percepatannya karena berkaitan dengan aspek layanan masyarakat dan pembangunan,” ungkap Dafip.

Lebih lanjut Dafip turut meminta bantuan OIKN terkait jaringan listrik yang sudah dibangun di Batuah, Loa Janan. Supaya bisa segera dialiri listrik oleh PLN. (dn)