Siap Sukseskan Program Sekolah Rakyat, Pemkab Kukar Usulkan Tiga Lokasi

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengklaim siap menyukseskan program Sekolah Rakyat dari Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Pemkab mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunannya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono saat menghadiri acara pembahasan usulan Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025). 

“Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial beberapa waktu lalu telah mengajukan proposal mengenai Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program Kabinet Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Diterangkan, proses verifikasi dokumen usulan Sekolah Rakyat tersebut telah mendapat persetujuan dari tim verifikator perwakilan Kementerian atau lembaga terkait. Dalam usulan tersebut Pemkab Kukar mengusulkan tiga lokasi untuk Sekolah Rakyat ini yaitu dua di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu dan satu di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. 

“Dari hasil verifikasi Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan Sekolah Rakyat. Mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan,” beber Sunggono.

“Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai permasalahan dan daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat,” imbuhnya.

Diketahui, saat ini para Kepala daerah dari beragam wilayah memang mulai mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos untuk selanjutnya dilakukan asesmen. 

Kegiatan ini dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antar generasi.

“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” jelas Sunggono.

Lebih lanjut disampaikan, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin dan telah masuk dalam APBN 2025 oleh Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. 

“Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelas Sunggono. (dn)