Utang Negara Tak Kunjung Hilang

Indonesia sedang bingung, bagaimana tidak, ekonomi di negeri ini tak kunjung naik, bahkan menuju tanda-tanda lumpuh. Ya, ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi bahwa divestasi 51 persen Freeport oleh Indonesia adalah hasil utang. Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter Fahri Hamzah @Fahrihamzah yang ia tulis pada Jumat (21/12/18).

Menurut Jokowi, telah resminya 51 persen lebih saham Freeport dikuasai Inalum, maka hari ini menjadi sejarah bagi Indonesia setelah puluhan tahun menjadi pemegang saham minoritas. Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) akan meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9,36 persen menjadi 51,2 persen. Melalui peningkatan tersebut, untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah (Pemda) Papua akan mendapatkan alokasi saham. Dari 100 persen saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10 persen, Inalum 41,2 persen, dan Freeport McMoRan sebesar 48,8 persen. Namun, gabungan antara Inalum dan Pemda Papua akan menjadikan entitas Indonesia menjadi pengendali PTFI. Sepuluh persen saham Pemda Papua tersebut kemudian dibagi menjadi 7 persen untuk Kabupaten Mimika, yang di dalamnya termasuk hak ulayat, serta 3 persen untuk Provinsi Papua.

Dari data yang diterima detik Finance seperti dikutip Jumat (21/12/2018), saham Inalum di PTFI saat ini 9,36%. Untuk menaikan kepemilikan menjadi 51,23% dibutuhkan dana sebesar US$ 3,85 miliar atau setara Rp 54 triliun (Tribunjateng.com, 21/12/18).

Untuk diketahui, nilai US$ 3,85 miliar tersebut berdasarkan hasil negosiasi Inalum, dengan Freeport McMoRan (FCX) dan Rio Tinto. Angka itu juga lebih rendah dibanding dari nilai yang pernah diajukan FCX ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar US$ 12,15 miliar, surat Menteri ESDM ke FCX US$ 4,5 miliar, dan hasil valuasi Stanley US$ 4,67 miliar. Untuk mengambil saham PTFI, Inalum menerbitkan surat utang global sebanyak US$ 4 miliar.

Di mana, sebanyak US$ 3,85 miliar digunakan untuk membeli saham dan US$ 150 juta untuk refinancing.  Obligasi ini terdiri dari 4 masa jatuh tempo dengan rata-rata kupon sebesar 5,99%. Adapun rinciannya, pertama US$ 1 miliar dengan kupon 5,23% dan tenor hingga 2021. Kedua, US$ 1,25 miliar dengan kupon 5,71% dan tenornya hingga 2023. Ketiga, US$ 1 miliar dengan kupon 6,53% serta tenor sampai 2028. Terakhir, US$ 750 juta dengan kupon sebesar 6,75% hingga 2048.

Dalam penerbitan obligasi ini, BNP Paribas dari Perancis, Citigroup dari Amerika Serikat, dan MUFG dari Jepang menjadi koordinator underwriter. Sementara, CIMB dan Maybank dari Malaysia, SMBC Nikko dari Jepang, dan Standard Chartered Bank dari Inggris sebagai mitra underwriter. Obligasi global ini mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. (Detikfinance, 21/12/2018).

Akar masalah                                                                                 Sudah menjadi hal lumrah dalam sistem kapitalisme terjadi masalah dalam setiap sendinya, termasuk dalam ekonomi. Karena memang sudah keropos sejak dari akarnya, dan bukan hanya di Indonesia, tetapi semua negara pengikut kapitalisme pernah merasakan dampaknya. Hal itu pasti akan terus terulang, tidak terkecuali di pabrik kapitalisme sendiri, Amerika. Perlambatan ekonomi Indonesia diawali dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia sedang turun, bahkan berada di level terendah.

Efek domino dari kebijakan ini mulai terasa, semua harga-harga naik, harga beras sebagai bahan makanan pokok rakyat melambung tinggi, menyentuh 2x harga beras dunia. Akhirnya daya beli masyarakat melemah, karena kenaikan harga tidak diimbangi kenaika gaji, produksi lesu, produsen siap ambil langkah PHK, pertambahan jumlah pengangguran berada diambang pintu. Menurut BPS pada Februari 2015 saja jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,45 juta.

Bagaimana dengan jumlah pengangguran pada tahun ini? Ditambah menguatnya nilai tukar dolar atas rupiah, memperparah kondisi ekonomi negeri ini. Pemerintah pun tidak merubah kebijakan, sibuk mencari sosok yang dianggap bisa mengatasi masalah ini. Langkah reshuffle kabinet untuk menteri-menteri perekonomian diambil pemerintah. Dari kerusakan-kerusakan tadi, ketika muncul solusi yang diberikan tidak menyentuh pada akar masalah.

Ibarat penyakit, yang diobati hanya pada gejala bukan penyebab gejala. Mereka yang melihat pasar modal dan investasi lesu akan memberi solusi mengurangi suku bunga (riba) agar kredit meningkat, yang selanjutnya akan menggerakkan sektor usaha (sektor riil). Mereka yang melihat bahwa saham, obligasi, dan berbagai surat-surat berharga telah kehilangan sebagian besar nilainya dan melampaui toleransinya.

Pemecahan Masalah                                                                                                           Saat ini, dunia hanya membatasi diri pada dua mazhab ekonomi, yaitu kapitalisme yang sedang sempoyongan dan sosialisme yang telah tersungkur. Dunia pura-pura lupa bahwa pernah  berhasil memimpin dunia dalam kesejahteraan selama berabad-abad, yaitu Ekonomi (Syariah) Islam, yang memiliki keunggulan dan kemuliaan, yang stabil dalam perekonomiannya. Ekonomi Islam merupakan suatu mazhab perekonomian yang berlaku universal, tidak hanya dapat dipraktikkan oleh umat Islam. Maksud dari ekonomi Islam adalah sistem perekonomian dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang pada dasarnya bersifat saling menguntungkan antara kedua pihak yang bertransaksi karena prinsip yang dianut adalah saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), dan saling bersinergi (tahaluf).

Apabila perekonomian dijalankan atas prinsip-prinsip tersebut, tentunya tidak akan terjadi permasalahan ekonomi seperti sekarang ini.  Perekonomian yang diatur dengan cermat dan cerdas, mengutamakan gotong royong dan tolong menolong, serta menghindarkan diri dari segala bentuk keharaman dalam bertransaksi sudah sepatutnya dijalankan. Tidak ada keraguan dan cacat sedikit pun dalam perekonomian dengan  Islam ini. Wallahu a’lam bi ash-shawab. *(Dir/dr)

Oleh: Septiya Eka Rahayu (Muslimah Media Konawe)